CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Setelah sempat ditertibkan dan bahkan didirikan posko pengawasan, Jalan Veteran kembali didatangi pedagang (PKL) liar pada malam hari. Keberadaan para pedagang dengan petugas Satpol PP bukan lagi persoalan ketertiban kota. Tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan dan kenyamanan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menilai pemerintah perlu mengedepankan pembinaan dan pendampingan dibanding mengandalkan penertiban.
“PKL ini juga bagian dari masyarakat yang harus dibina oleh pemerintah. Mereka perlu diajak berkomunikasi dan diberikan pemahaman. Tidak bisa semuanya diselesaikan dengan penertiban semata,” ujar Trio, kepada Reporter City Guide FM, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, para PKL juga memiliki hak untuk mencari nafkah. Sehingga pemerintah perlu menghadirkan solusi yang realistis dan dapat diterima semua pihak.
“Pemerintah harus mencarikan solusi mengenai lokasi mana yang memungkinkan untuk berjualan. Atau mengatur jam operasional tertentu sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum,” katanya.
Baca juga:
Solusi Mengembalikan Fungsi Jalan Veteran
Trio menilai opsi relokasi permanen tidak selalu efektif. Karena sebagian besar PKL saat ini bersifat mobile dan memanfaatkan kendaraan bermotor sebagai sarana usaha. Seperti penjual kopi keliling hingga makanan siap saji yang menggunakan motor listrik.
“Mereka menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Yang perlu diatur sebenarnya adalah pengelolaannya agar kepentingan semua pihak bisa terakomodasi,” jelasnya.
Menurut Trio, pendekatan represif justru berpotensi memunculkan persoalan baru dan memicu penilaian negatif terhadap pemerintah apabila tidak dilakukan secara manusiawi.
“Pendekatan humanis dan komunikatif harus dikedepankan. Pemerintah juga perlu menyediakan tempat yang nyaman dan layak untuk berjualan sehingga pedagang bersedia berpindah,” katanya.
Sebagai contoh, ia menilai kawasan kuliner di sekitar Jalan Soekarno-Hatta berhasil berkembang setelah penataan dan pemindahan pedagang tanpa menghilangkan potensi keramaian.
“Konsep seperti itu bisa diterapkan di lokasi lain. Pemerintah menyiapkan tempat, menghadirkan kegiatan atau event yang mendatangkan pengunjung. Sehingga pedagang memiliki pasar tanpa harus menggunakan trotoar atau bahu jalan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan pembahasan mengenai persoalan PKL sebenarnya sudah dilakukan di sejumlah komisi DPRD. Namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi.
“Ke depan kami akan mencoba memfasilitasi pembahasan yang lebih menyeluruh lintas komisi agar persoalan PKL di Kota Malang bisa dituntaskan secara komprehensif,” katanya.
Editor: Intan Refa
