CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – RUU Penyiaran saat ini tengah jadi sorotan karena ada potensi pembatasan terhadap aktivitas ruang jurnalistik. Bidang Advokasi AJI Malang Muhammad Prasetyo Lanang berpendapat, RUU Penyiaran bukanlah merevisi, tapi lebih tepatnya membatasi kinerja pers.
“Beberapa poin yang kami tolak, seperti Pasal 50 B ayat 2 tentang pelarangan jurnalistik investigasi. Termasuk juga isi siaran tentang pencemaran nama baik, yang kami nilai multitafsir,” kata Prasetyo.
Selain itu, poin lain yang ditolak adalah penyelesaian sengketa jurnalistik yang seharusnya ditangani oleh Dewan Pers. Maka, pihaknya menolak dengan tegas RUU ini.
Pada dasarnya, dia setuju jika dalam revisi UU Penyiaran itu mengikuti perkembangan zaman penyiaran, tapi tidak sampai sejauh itu. Bahkan, PWI, AJI, IJTI dan PFI mendatangi gedung DPRD Kota Malang untuk menyampaikan sikap. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang bisa mereka temui.
Di sisi lain, Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua masih belum berkomentar terkait polemik ini. Karena sumber pro kontra itu masih berupa draft internal Bahan Rapat Badan Legislasi.
“Jadi ini sama halnya dengan kebocoran data internal dan sudah biasa terjadi di Indonesia. Kondisi psikologis masyarakat dan pers tentu berdampak,” kata Yosua.
Memang DPR RI periode sekarang harus segera mengesahkan RUU Penyiaran, mengingat media terus berkembang sehingga perlu ada kepastian hukum. Sementara itu, Guru Besar Bidang Kajian Media dan Komunikasi UB, Prof Anang Sudjoko mengaku kaget setelah membaca draft RUU itu.
“Jurnalistik investigasi itu memiliki kasta yang tinggi. Karena untuk menghadirkannya pada publik, butuh effort luar biasa. Jika ini semua dibiarkan maka konsekuensinya bisa menenggelamkan jurnalistik investigasi,” kata Prof Anang.
Sehingga masyarakat hanya dapat info permukaan saja, tanpa kontrol dan rezim bisa bebas melakukan apapun. Memang perkembangan teknologi digital sangat luar biasa, sehingga perlu adanya penyesuaian aturan. (WL)
Editor : Intan Refa
Simak juga tema Idjen Talk lain :
