CITY GUIDE FM, KABUPATEN MALANG – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan 79 ribu kuota beasiswa penuh dan bantuan potongan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK swasta pada 2026. Ini program antisipatif menyusul penerapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah negeri.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada siswa di sekolah negeri. Tetapi juga wajib memastikan anak-anak yang tidak lolos seleksi tetap memperoleh akses pendidikan.
“Kalau tahun ini kita mulai menerapkan TKA sebagai syarat penerimaan di SMA/SMK negeri, bukan berarti yang tidak diterima lantas tidak ada solusi. Kita harapkan tetap bisa terakomodasi melalui program ini,” kata Emil di UNIRA Malang, Sabtu (13/6/2026).
Porsi beasiswa kali ini lebih besar diberikan kepada SMK melihat tingginya jumlah siswa yang memilih pendidikan vokasi serta kebutuhan menyiapkan lulusan siap kerja. Lebih dari 700 SMK dan 440 SMA swasta yang berpartisipasi memberikan pembebasan biaya pendidikan maupun skema potongan biaya sekolah.
Emil mengatakan pada 2025, sekolah swasta penerima program beasiswa penuh tercatat sebanyak 343 SMA dan 564 SMK. Lalu pada 2026, jumlahnya meningkat menjadi 446 SMA swasta dan 764 SMK swasta di seluruh Jawa Timur.
Kenaikan juga terjadi pada jumlah siswa penerima manfaat. Untuk SMA swasta, penerima beasiswa penuh meningkat dari sekitar 10.800 siswa menjadi hampir 20 ribu siswa. Sedangkan di SMK swasta, sebanyak 24.956 siswa akan memperoleh beasiswa penuh. Jika ditambah dengan penerima potongan biaya pendidikan, total penerima bantuan mencapai 79 ribu siswa.
“Yang tidak diterima di negeri tetap anak-anak kita yang harus kita urus. Harus kita beri kesempatan, tidak boleh putus sekolah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Emil juga menjelaskan alasan Pemprov Jatim menghapus sistem indeks sekolah dalam proses seleksi SMA/SMK negeri dan menggantinya dengan TKA. Indeks sekolah selama ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena membatasi peluang siswa dari sekolah tertentu. Sekalipun memiliki nilai akademik yang baik.
Ia mencontohkan, siswa dengan nilai rapor tinggi tetap berpotensi gagal masuk sekolah tujuan jika berasal dari sekolah dengan indeks rendah.
“Kalau pakai indeks sekolah, tidak adil. Mau nilainya bagus sekalipun, indeks sekolah membatasi ruang dia,” kata Emil.
Meski TKA memunculkan pro dan kontra, Emil menyebut sistem tersebut menjadi opsi paling objektif di tengah tantangan menjaga kesetaraan standar penilaian antarsekolah setelah tidak ada lagi ujian nasional.
“Memang ujian akhir tidak selalu menilai kemampuan seseorang secara sempurna. Tapi ketika belum ada pilihan yang lebih baik, ini pilihan terbaik dari situasi yang ada,” katanya.
Selain itu, Emil menyebut sektor pendidikan Jawa Timur mencatat capaian positif dalam penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Selama tujuh tahun berturut-turut, Jawa Timur disebut menjadi provinsi dengan capaian tertinggi nasional dalam penerimaan SNMPTN.
Editor: Intan Refa
