CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Giliran ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang menggeruduk Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Mereka menggaungkan “Indonesia Gawat Darurat” sebagai wujud keprihatinan atas kondisi republik saat ini.
Demonstrasi mahasiswa ini tidak lepas dari situasi ekonomi nasional yang mengalami perburukan. Serta sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak berpihak pada rakyat.
Mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya harga kebutuhan pokok, hingga evaluasi pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Salah satunya ialah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi demonstrasi berlangsung sejak pukul 15.00 hingga pukul 15.58 WIB dengan tertib dan pengawalan aparat kepolisian. Massa aksi membawa spanduk, poster tuntutan, dan bergantian menyampaikan orasi di depan gedung DPRD.
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) 2026 Muhammad Azhar Zidan mengatakan demonstrasi “Indonesia Gawat Darurat” mendesak lima poin tuntutan.
“Kami memandang kondisi negara saat ini berada dalam fase krisis dan kritis. Sehingga ada lima tuntutan yang kami sampaikan dalam aksi hari ini,” ujar Zidan.
Tuntutan pertama ialah mendorong efisiensi dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM tidak terlepas dari pengelolaan anggaran yang dinilai belum efektif.
“Kami melihat harga bahan pokok naik, BBM naik, sementara masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Karena itu kami meminta adanya efisiensi dan transparansi anggaran,” katanya.
Oleh karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM yang semakin membebani masyarakat. Tuntutan selanjutnya adalah meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Poin tuntutan lain adalah regulasi terbaru terkait TNI dan Polri. Mereka mengaku khawatir adanya perluasan peran aparat keamanan ke ranah sipil.
“Kami meminta agar tidak ada perluasan kewenangan yang berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi aparat,” ujarnya.
Zidan juga meminta pemerintah pusat merespons berbagai aspirasi publik dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang belum menjawab persoalan masyarakat.
“Kami meminta perwakilan DPRD Kota Malang hadir menemui massa aksi. Jika tidak ada respons dalam waktu dekat, kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar bersama elemen masyarakat lainnya,” kata dia.
Hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita bersama angggota dewan lain seperti Arief Wahyudi dan Ditto Arief Nurahmadi menemui massa aksi untuk mendengarkan tuntutan mereka.
Editor: Intan Refa
