CITY GUIDE FM, KOTA MALANG — Aliansi Sopir Angkutan Kota Malang (ASAM) dan Asosiasi Driver Indonesia (A-DRON) mendatangi gedung DPRD Kota Malang pada Kamis (16/7/2026). Mereka berkeras menolak rencana operasional Trans Jatim Koridor 2 yang berpotensi mematikan transportasi lokal.
Dalam audiensi di hadapan anggota DPRD Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang, Perwakilan ASAM Bambang Kurniawan mengatakan keberadaan koridor baru dikhawatirkan semakin memperburuk perekonomian para pengemudi angkot.
“Kami menolak Koridor 2 karena sudah bersinggungan langsung dengan trayek dan operasional transportasi anggota kami. Ini tentu sangat merugikan transportasi lokal,” kata Bambang.
Seharusnya sebelum membuka koridor baru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu terlebih dahulu mengevaluasi operasional Trans Jatim Koridor 1. Bambang meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial yang dapat muncul di kalangan pelaku transportasi lokal apabila kebijakan tersebut diterapkan tanpa komunikasi yang memadai.
Baca juga:
Sopir Angkot Kota Malang Tolak Trans Jatim Koridor 2
“Kami tidak ingin persatuan transportasi di Kota Malang pecah kembali. Yang kami inginkan adalah bagaimana membangun sistem transportasi yang lebih baik dengan tetap memperhatikan kearifan lokal,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin menyatakan akan meneruskan keberatan para sopir ini kepada Pemprov Jatim. Ia setuju, Pemprov Jatim perlu melibatkan pelaku transportasi lokal, sebelum mengambil mengembangkan layanan transportasi massal tersebut.
“Pesan kami jangan sampai ada paguyuban atau pelaku transportasi yang tidak diajak berdiskusi atau tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta penjelasan mengenai konsep Trans Jatim Koridor 2. Terutama pola integrasi dengan transportasi lokal yang telah lebih dahulu beroperasi.
“Kehadiran Trans Jatim tidak boleh meninggalkan transportasi lokal. Yang terpenting adalah bagaimana skema integrasi itu terbangun agar bisa saling mendukung,” katanya.
Anas juga mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menerima sosialisasi resmi mengenai detail rencana Trans Jatim Koridor 2. Termasuk skema operasional maupun dampaknya terhadap transportasi lokal. Karena itu, jajarannya bersama perwakilan sopir angkot dan Dinas Perhubungan Kota Malang berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat.
Editor: Intan Refa
