CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Puluhan sopir angkutan kota (angkot) mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kota Malang untuk menyampaikan penolakan terhadap pengoperasian Trans Jatim Koridor 2. Mereka menilai penambahan layanan transportasi massal tersebut berpotensi memperparah penurunan pendapatan sopir angkot yang selama ini mengandalkan trayek dalam kota.
Dalam audiensi yang berlangsung pada Kamis (25/6/2026), perwakilan sopir meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan sementara rencana pengembangan koridor baru. Sementara lebih dulu mengevaluasi dampak operasional Trans Jatim Koridor 1 terhadap angkutan kota.
Koordinator Angkot Jalur AG Sony Junaidi mengatakan keberadaan Trans Jatim hingga saat ini belum memberikan ruang yang seimbang bagi angkutan kota. Kata Sony, para sopir merasakan dampak langsung berupa berkurangnya jumlah penumpang sejak layanan bus antarkota tersebut beroperasi.
“Koridor pertama saja menurut kami masih menyisakan persoalan yang perlu dibenahi. Karena itu kami mempertanyakan mengapa sudah muncul rencana koridor berikutnya,” ujar Sony.
Selain koridor baru, para sopir juga mempersoalkan penempatan halte Trans Jatim yang terlalu rapat. Akibatnya, peran angkot jadi semakin sempit sebagai angkutan pengumpan atau feeder yang seharusnya menghubungkan kawasan permukiman dengan titik layanan transportasi massal.
Menurut Sony, angkot masih dapat berperan mendukung sistem transportasi publik apabila terdapat pembagian fungsi yang jelas. Namun, ketika halte terlalu dekat satu sama lain, penumpang cenderung memilih menggunakan Trans Jatim secara penuh sehingga angkot kehilangan pasar.
“Kami tidak menolak transportasi umum berkembang. Yang kami minta adalah pengaturan yang adil agar angkot tetap memiliki ruang untuk beroperasi dan mendapatkan penumpang,” katanya.
Apalagi ekosistem transportasi di Kota Malang saat ini sudah semakin padat dengan kehadiran berbagai moda. Mulai dari ojek daring, transportasi online hingga kendaraan pribadi. Penambahan koridor baru dikhawatirkan akan memperbesar persaingan di sektor angkutan umum.
Data yang dihimpun dari organisasi angkot menyebutkan sekitar 1.000 kendaraan angkutan kota masih aktif beroperasi di Kota Malang. Jumlah tersebut tersebar pada 17 jalur yang hingga kini masih melayani mobilitas warga.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Widjaja Saleh Putra memastikan seluruh masukan akan menjadi bahan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Widjaja, pemerintah kota belum mengambil keputusan terkait detail operasional koridor baru. Karena masih pelu pembahasan mengenai jalur dan titik halte yang berpotensi bersinggungan dengan trayek angkot.
“Kami perlu duduk bersama dengan pemerintah provinsi untuk membahas titik-titik yang beririsan dengan angkutan kota. Masukan dari teman-teman sopir, terutama terkait penempatan halte, akan menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah berupaya mencari titik temu antara kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau dan keberlangsungan angkutan kota. Meski demikian, Widjaja menilai potensi tumpang tindih trayek pada koridor 2 tidak sebesar koridor 1. Sebab, sebagian besar rute berada di kawasan pinggiran kota sehingga irisan dengan jalur angkot akan lebih terbatas.
Saat ini, kata dia, komunikasi awal antara Dishub Kota Malang dan Dishub Provinsi Jawa Timur telah dilakukan. Namun pembahasan teknis mengenai jalur dan penempatan halte masih akan dilanjutkan sebelum koridor baru direalisasikan.
Editor: Intan Refa
