CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Batu mencermati kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Gabungan Fraksi DPRD Kota Batu Sudiono menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 yang mencapai 92,37 persen. Target PAD tahun 2025 sebesar Rp327,98 miliar dan realisasi PAD Kota Batu sebesar Rp302,95 miliar.
“Kami meminta Pemerintah Kota untuk memberikan evaluasi kritis. Apakah hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan proyeksi pada saat perencanaan atau karena adanya kendala dalam intensifikasi pemungutan di lapangan,” ujar Sudiono.
Selain PAD, pihaknya juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 hingga lebih dari Rp126 miliar.
“Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp126 miliar menunjukkan adanya perencanaan yang kurang presisi atau pelaksanaan program yang lamban,” tegasnya.
Ia menilai anggaran yang telah dialokasikan seharusnya dapat segera direalisasikan melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Sorotan lainnya tertuju pada realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 89,16 persen.
Pihak legislatif meminta pemerintah daerah menyampaikan penjelasan secara rinci, termasuk capaian penyerapan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terutama pada sektor belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Tak hanya itu, penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp10,67 miliar melalui mekanisme pergeseran anggaran juga menjadi perhatian. Pihaknya meminta adanya transparansi terkait dasar penggunaan anggaran tersebut. Termasuk dokumen pendukung kondisi kedaruratan serta data penerima bantuan restitusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Meski demikian, DPRD Kota Batu tetap memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Batu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
“Bagi Gabungan Fraksi-fraksi, ukuran keberhasilan utama pemerintah daerah terletak pada seberapa besar APBD mampu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi daerah. Serta memastikan distribusi pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh warga Kota Batu,” pungkas politisi Fraksi PKB tersebut.
Editor: Intan Refa
