CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengajukan rekrutmen pejabat definitif kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menduduki posisi yang kosong di pemerintahan. Beberapa posisi krusial seperti staf ahli, kepala dinas hingga kepala sekolah masih dijabat oleh pejabat pelaksana, bukan definitif.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut pihaknya menunggu persetujuan dari BKN.
“Proses sudah berjalan, kita tinggal menunggu karena semua harus melalui tahapan yang ada,” ujar Wahyu.
Baca juga:
Pemkot Batu Bakal Rotasi Pejabat Eselon III dan IV
Mekanismenya diawali dengan pelaksanaan job fit, kemudian seleksi terbuka. Seluruh proses tersebut tidak bisa lepas dari koordinasi intensif dengan BKN.
“Karena ini ada job fit, kemudian selter, kita harus banyak konsultasi dengan BKN,” katanya, Selasa (14/4/2026).
Wahyu menegaskan penentuan sosok pejabat di lingkup Pemkot Malang tidak berdasarkan pada usia, melainkan pada kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, kedisiplinan, serta tanggung jawab yang telah dijalankan selama ini.
“Kita kejar dari sisi kinerja. Dengan waktu hampir satu tahun ini, kami sudah bisa melihat bagaimana performa masing-masing,” ungkapnya.
Oleh karena itu, proses yang sedang berlangsung ini relatif memakan waktu karena perlu kehati-hatian dalam menilai kinerja pejabat. Sekaligus menyesuaikan berbagai ketentuan dari BKN, termasuk syarat kepangkatan dan masa jabatan.
“Eksekusinya setelah mendapat persetujuan. Jadi semua harus sesuai aturan, termasuk kualifikasi yang dipersyaratkan,” jelasnya.
Dengan kata lain, pengisian jabatan kosong tersebut tergantung koordinasi dengan BKN, termasuk penyesuaian terhadap aturan-aturan baru.
“Semua tergantung proses dan koordinasi dengan BKN,” tandasnya.
Editor: Intan Refa
