CITY GUIDE FM, MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus menekan angka kemiskinan.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang Djoewita Wahanani.
Djoewita menjelaskan, setelah turun pada 2022 lalu, Pemkot membidik kemiskinan tahun 2023 menurun lagi. Salah satunya mengandalkan program e-warung.
”Diharapkan, e-warung dapat berkembang dengan pemberdayaan sosial ekonomi,” ujarnya, Sabtu (4/2/23).
Dirinya menyebut, mengacu Berita Resmi Statistik (BRS) Kota Malang 2022, tingkat kemiskinan mencapai 4,37 persen. Ini menurun sekitar 0,25 persen ketimbang tahun sebelumnya.
Namun kondisi tersebut belum kembali pada tingkat kemiskinan sebelum pandemi Covid-19, yakni 4,07 persen.
Djoewita sebut, e-warung juga menjadi perantara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) di Kota Malang.
Untuk meminimalkan biaya operasional, pencairan tidak setiap bulan, melainkan dua bulan sekali.
Dengan demikian, sisa biaya operasional bisa menjadi ongkos angkut sembako dan kebersihan. Sedangkan sebagian lagi untuk sisa hasil usaha.
”Nah, sisa hasil usaha tersebut terbagi lagi menjadi uang lelah untuk pengurus, dan biaya kebersihan. Lainnya masuk tabungan,” tuturnya.
Dirinya juga menambahkan, setelah 6 bulan modalnya bisa untuk membeli sembako lagi. Misalnya untuk beli beras, gula, atau minyak goreng.
Ketika dana BPNTD cair, katanya, sembako tersebut bisa dijual sekalian dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.
Menurutnya, pengembangan e-warung bisa menjadi kelompok usaha bersama. Sebab, dalam kepengurusan e-warung terdapat tiga sampai lima pengurus. Meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota e-warung.
”Inovasi itu nantinya ikut menjadi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meski skalanya kecil. Tahun 2023 ini, Pemkot Malang telah mengalokasikan anggaran Rp 12,6 miliar untuk BPNTD,” imbuhnya kepada reporter City Guide FM.
Dana tersebut dikucurkan kepada 6.400 keluarga prasejahtera, 200 lansia, dan 400 disabilitas. Dengan anggaran itu, dia mengatakan, pemilik e-warung tidak hanya melayani pembelian beras, melainkan protein berupa telur.
Sebab selain untuk menurunkan angka kemiskinan, program ini juga untuk menurunkan angka stunting di Kota Malang.
Sebagai pertanggungjawaban, e-warung wajib membuat laporan hasil penyaluran setiap dua bulan sekali.
“Kami bertugas melakukan pengawasan. Kami rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke seluruh e-warung di Kota Malang,” pungkasnya.
