Kurang apa kita terbanting-banting oleh kebiadaban oknum yang kerakusannya menjebol harmoni belantara, merusak ekosistem alam maupun masa depan anak-anak?
Kurang apa kita tertipu? Bukan saja satu RT, tapi satu negeri. Seluruh rakyat membayar pajak pemilik kedaulatan.
Kurang apa kita terzalimi? Hak-hak yang diberikan oleh alam untuk kesejahteraan digarong. 3,5 juta hektar lebih hutan diubah jadi tanaman sawit tak berizin. 1.036 tambang tak bertuan yang nilai kerugiannya Rp300 triliun lebih dan berapa tahun berlangsung.
Kurang apa kita dibegal? Jatah per warga yang kata Prof Mahfud MD bisa digaji Rp20 juta oleh kekayaan sumber daya alam, digarong jadi kemiskinan.
Tapi kita tetap tegak berdiri. Tahan menderita, tahan hidup susah, tahan disemena-menai, tahan dimiskinkan. Karena kita rakyat yang tumbuh dalam budaya saling membantu, akarnya gotong royong, punya empati.
Kalau bukan oleh yang satu, oleh lainnya. Sambung-sinambung terjalin dalam solidaritas. Itu karakter dasar dan itu kekuatan kepada pemimpin yang dipercaya. Rakyat pasti loyal. Tapi jangan sampai kehilangan kepercayaannya. Maka berdirilah bersama rakyat.
Pilihlah rakyat bahkan ketika harus berhadapan dengan koalisi sendiri. Karena rakyat bisa ikhlas dan total membela pemimpinnya yang dipercaya. Tidak politis seperti para koalisi.
Rakyat ikhlas asal sama-sama menderita dan berbuat untuk bangsa, untuk negara dan kemanusiaan.
Lihatlah para relawan kemanusiaan kita yang tidak berhenti mengumpulkan donasi, mengirim untuk mereka yang terisolasi, yang jadi korban keserakahan para pembalak, penyebab bencana, relawan kemanusiaan yang langsung berbuat bahkan sebelum negara hadir.
Jangan cari di sana relawan politik. Tidak akan ada.
Memang namanya sama-sama relawan, tapi bedanya seperti langit dan sumur. Relawan kemanusiaan rela berbuat dan tak akan tega pada saudara-saudara sebangsa yang menderita yang tertimpa bencana.
Tapi relawan politik tega memenjarakan sesama warga bangsa hanya karena beda pandangan, hanya karena bersuara kritis kepada tuannya. Relawan politik hanya menghamba pada tuannya dan kelompoknya.
Relawan kemanusiaan terus menolong di wilayah bencana. Tidak peduli status bencana nasional atau tidak. Bisa jadi pemerintah kini menderita, sulit bersikap, justru akibat kemenangannya di WTO (World Trade Organization) pada 10 Januari 2025 lalu.
Indonesia menggugat Uni Eropa karena didiskriminasi dengan menolak ekspor sawit Indonesia dan membatasi pemanfaatannya sebagai bahan baku biofuel. Produksi sawit Indonesia sebagai negara produsen terbesar dunia dianggap merusak alam deforestasi maka dibanned itu.
Tapi Indonesia dimenangkan, bisa ekspor lagi, diterima lagi perdagangannya ke Uni Eropa jalan lagi dan seterusnya. Kini 10 bulan kemudian terjadi bencana ini, yang diduga akibat deforestasi itu.
Lah kalau kemudian bencana itu ditetapkan sebagai bencana nasional dan dunia harus peduli termasuk akan meneliti sebab bencana itu.
Bagaimana keterlanjuran ini?
