CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Segera setelah penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, Pemerintah Kota Batu akan langsung memformulasikan pengisian sejumlah jabatan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencananya, untuk mengisi posisi tersebut, Pemkot Batu akan menempuh mekanisme open bidding atau lelang jabatan terbuka.
Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan perlu mempercepat pengisian jabatan ini karena masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Antara lain Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris DPRD, hingga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Apalagi, Pemerintah Kota Batu juga menghadapi pada gelombang pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Tercatat sekitar 100 ASN akan memasuki masa purna tugas, termasuk lima pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
Beberapa pejabat eselon II yang akan pensiun antara lain Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Eny Rachyuningsih, Kepala Dinas Perhubungan Susetya Herawan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Heru Yulianto. Selain itu, dua staf ahli Wali Kota yakni Agoes Machmoedi dan Ririk Mashuri, juga akan memasuki masa purna tugas dalam waktu dekat.
Oleh karena itu, pembenahan struktur birokrasi harus segera terlaksana agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Berdasarkan perhitungan sementara, ada delapan jabatan eselon II yang nantinya akan dibuka.
“Insyaallah nanti kami akan lakukan sesuai mekanismenya, open bidding. Biar regenerasi. Pak Ririk pensiun ya. Nanti hanya delapan orang kalau enggak salah. Ya secepatnya lah, biar enggak ada kekosongan di pemerintahan,” ujar Heli.
Heli juga menegaskan bahwa proses seleksi terbuka ini menjadi bagian penting dalam menciptakan birokrasi yang sehat dan berbasis meritrokrasi.
“Mohon doa agar segera tuntas dan kita bisa segera memiliki Sekda Kota Batu definitif,” tutupnya.
Dalam sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia, open bidding merupakan mekanisme lelang jabatan terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi, seperti kepala dinas atau pejabat eselon II. Melalui sistem ini, seluruh ASN yang memenuhi syarat kepangkatan, kompetensi, dan rekam jejak dapat mengikuti seleksi baik dari internal pemerintah daerah maupun dari luar daerah.
Proses seleksi meliputi sejumlah tahapan, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi atau assessment, pembuatan makalah, hingga wawancara dan pemaparan gagasan.
Editor: Intan Refa
