CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Realisasi Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Malang masih terbentur status aset lahan. Sejumlah aset daerah yang diproyeksikan untuk pembangunan koperasi mayoritas masuk kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan mengatakan pemerintah tidak bisa serta-merta menggunakan aset tersebut. Sebab, perubahan fungsi lahan harus mendapat persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Saat ini, baru dua lokasi KMP yang telah dibangun di Kota Malang yakni di Kelurahan Arjowinangun dan Kelurahan Bandungrejosari. Sementara pembangunan di titik lain masih menunggu kejelasan izin pemerintah pusat.
Subkhan mengatakan pihaknya telah mengusulkan sekitar 13 hingga 21 bidang aset untuk dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan KMP pada akhir 2025 dan awal 2026. Namun hingga kini, rekomendasi dari ATR/BPN belum terbit.
“Kalau sudah ada rekomendasi boleh jalan. Tapi kalau belum, kami tidak berani,” ujarnya.
Sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), KMP perlu dukungan pemerintah daerah. Namun di sisi lain, penggunaan lahan RTH berpotensi mempersempit ruang hijau Kota Malang yang saat ini masih minim.
“Kalau disetujui pasti mengurangi RTH dan LSD. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan,” katanya.
Kata Subhan, kebutuhan lahan program ini cukup besar. Skema dari pemerintah pusat adalah satu kelurahan memiliki satu Koperasi Merah Putih dengan luasan lahan sekitar 1.000 meter persegi. Untuk Kota Malang, tentu sulit merealisasikan.
“Misalnya di Kecamatan Klojen ada 11 kelurahan, apakah tersedia lahan dengan kriteria itu? Belum tentu ada,” ujarnya.
Sebagai jalan tengah, Pemkot Malang membuka opsi memanfaatkan kantor kelurahan sebagai lokasi operasional KMP agar tidak mengorbankan RTH.
Editor: Intan Refa
