CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang Purwono Tjokro Darsono berpendapat penolakan terhadap Trans Jatim Koridor 2 merupakan dinamika yang lumrah setiap kali muncul kebijakan baru. Sebagaimana yang terjadi saat Koridor 1 Trans Jatim mulai beroperasi.
“Awalnya teman-teman juga menolak. Setelah audiensi dengan wali kota dan berbagai pihak, akhirnya ada titik temu karena ada komitmen pengemudi angkot dilibatkan dalam sistem Trans Jatim,” kata Purwono, Kamis (2/7/2026).
Hasilnya, beberapa pengemudi angkot direkrut menjadi pengemudi Bus Trans Jatim. Lalu ada kesepakatan lain yang mencakup dua skema. Pengemudi angkot menjadi bagian dari layanan feeder serta pengoperasian angkutan pelajar yang menggantikan bus sekolah.
Realisasinya, implementasi kesepakatan tersebut belum berjalan sepenuhnya. Program feeder dan angkutan pelajar sampai saat ini masih menunggu penyelesaian regulasi.
Baca juga:
Sopir Angkot Kota Malang Tolak Trans Jatim Koridor 2
Kondisi inilah yang menyebabkan sejumlah sopir angkot semakin gelisah setelah munculnya rencana Trans Jatim koridor 2. Kabarnya, Peraturan Wali Kota mengenai angkutan pelajar telah menyelesaikan proses harmonisasi dan akan mulai berlaku pada Juli.
Sementara skema feeder masih dalam pembahasan antara Pemerintah Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur untuk direalisasikan pada 2026 lewat anggaran dari pemerintah provinsi.
“Kami berharap dua program ini segera berjalan agar pendapatan teman-teman pengemudi bisa meningkat. Mereka tidak lagi hanya bergantung mencari penumpang di jalan,” ujarnya.
Ia membenarkan kehadiran Trans Jatim cukup berdampak terhadap penurunan pendapatan angkot. Maka menurutnya, dampak tersebut seharusnya dapat dikompensasi melalui integrasi pengemudi ke dalam sistem transportasi massal.
Karena itu, Wali Kota Malang harus segera mengambil keputusan terkait pelaksanaan feeder. Menurut Purwono, para pengemudi angkot juga merupakan bagian dari masyarakat yang berhak merasakan manfaat pembangunan kota.
“Mereka juga warga Kota Malang. Kalau kota ingin semakin nyaman dan transportasinya semakin baik, maka pengemudi angkot juga harus mendapat perhatian,” katanya.
Di sisi lain, Purwono mengingatkan bahwa pengemudi angkot selama ini telah ikut menopang pelayanan publik. Tidak jarang para sopir angkot ini memberikan tarif khusus bagi pelajar tanpa subsidi pemerintah.
“Selama ini masyarakat pengemudi sudah memberikan subsidi kepada pelajar melalui tarif yang lebih murah. Kami berharap pemerintah juga hadir melalui kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka,” harapnya.
Editor: Intan Refa
