CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Pemerintah Kota Malang melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama. Sebanyak 14 pejabat dilantik pada Jumat (31/6/2026), sementara enam jabatan strategis lainnya masih kosong. Pengisian jabatan kali ini menggeser posisi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Seluruh keputusan diambil semata-mata untuk mendapatkan pejabat yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terbaik dalam melayani masyarakat. Tidak ada ruang bagi praktik transaksional maupun penyimpangan dari sistem merit,” kata Wahyu.
Dalam rotasi tersebut, Dony Sandito yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial P3AP2KB dipromosikan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda). Subkan meninggalkan jabatannya sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berganti memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Sedangkan posisi Kepala BKAD kemudian diisi Baihaqi yang sebelumnya memimpin Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Lalu Mohammad Sailendra dipercaya menjadi Kepala Dinas Sosial P3AP2KB, Arif Tri Sastyawan berpindah dari Disnaker-PMPTSP ke Disporapar.
Sedangkan Heru Mulyono bergeser dari Kepala Satpol PP menjadi Kepala Pelaksana BPBD, lalu jabatan Kepala Satpol PP selanjutnya ditempati Prayitno.
Yang mengejutkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso justru turun posisinya menjadi Asisten Administrasi Umum Setda. Selain mutasi, sejumlah pejabat dikukuhkan kembali karena telah melewati masa jabatan lima tahun.
Mereka adalah Kepala Bappeda Dwi Rahayu, Suwarjana sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dr Husnul Muarif sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta Muhammad Nur Widianto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Meski rotasi telah dilakukan, struktur organisasi Pemkot Malang belum sepenuhnya terisi. Masih ada enam jabatan pimpinan tinggi pratama masih kosong. Antara lain Inspektur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris DPRD, Kepala Disnaker-PMPTSP, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Sekretaris Daerah (Sekda).
“Kalau satu jabatan diisi, otomatis muncul kekosongan di jabatan lain. Karena itu prosesnya bertahap. Target kami pada Agustus sebagian besar jabatan yang kosong sudah bisa terisi,” ujarnya.
Menurut Wahyu, pengisian jabatan ke depan sepenuhnya mengacu pada sistem manajemen talenta yang telah mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Melalui sistem tersebut, promosi jabatan berdasarkan pemetaan kinerja dan potensi ASN yang telah masuk dalam talent pool.
Namun khusus untuk posisi Sekretaris Daerah, mekanismenya berbeda. Seleksi tidak lagi menggunakan panitia seleksi terbuka. Melainkan melalui uji kompetensi terhadap kandidat yang telah masuk dalam sistem manajemen talenta.
“Tesnya sudah ada di talent pool. Tinggal dilakukan uji kompetensi untuk menentukan siapa yang paling sesuai menduduki jabatan Sekda,” katanya.
Kepala BKPSDM Kota Malang yang baru Subkan mengatakan pengisian enam jabatan kosong menjadi prioritas pertama setelah ia mulai bertugas.
“Yang terpenting adalah setiap keputusan didasarkan pada data yang valid. Mudah-mudahan penunjukan Plt bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Subkan juga menilai penerapan manajemen talenta akan membuat proses mutasi dan promosi pejabat lebih cepat dari pada sistem sebelumnya. Karena para ASN telah terpetakan kompetensi dan kinerjanya.
Daftar 14 pejabat:
Dony Sandito – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Erik Setyo Santoso – Asisten Administrasi Umum Setda
Zulkifli Amrizal – Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik
Subkan – Kepala BKPSDM
Baihaqi – Kepala BKAD
Nur Rahman Wijaya – Kepala Bakesbangpol
Heru Mulyono – Kepala Pelaksana BPBD
Mohammad Sailendra – Kepala Dinas Sosial P3AP2KB
Arif Tri Sastyawan – Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Prayitno – Kepala Satpol PP
Dwi Rahayu – Kepala Bappeda (pengukuhan kembali)
Suwarjana – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (pengukuhan kembali).
Dr. Husnul Muarif – Kepala Dinas Kesehatan (pengukuhan kembali).
Muhammad Nur Widianto – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (pengukuhan kembali).
Editor: Intan Refa
