CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Jika sebelumnya para mahasiswa menyerukan untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hari ini giliran ribuan massa menyuarakan dukungan terhadap (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Seruan massa yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Malang Raya ini dibalut dengan aksi Apel Akbar simpatisan MBG.
Ketua DPC Gerindra Kota Malang Moreno Suprapto juga tampak hadir dalam aksi ini. Mereka tampak membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan Tangkap Koruptor, Lanjutkan MBG, Terima Kasih Pak Prabowo Kawal MBG Sampai Tuntas, hingga Prabowo Baik.
Koordinator Apel Akbar Gandung Panjalu mengatakan aksi ini berangkat dari keresahan para pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang merasakan dampak langsung dari program MBG. Mulai dari petani, peternak, UMKM hingga pedagang sayur.
“Kami melihat adanya eskalasi politik yang mengarah pada penolakan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo. Karena itu kami bersama tokoh-tokoh masyarakat Malang Raya menggelar kegiatan ini untuk menyuarakan energi positif agar program MBG terus berjalan dan target penerima manfaat mencapai 82 juta jiwa dapat terwujud,” kata Gandung.
Menurutnya, program ini dinilai memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi sektor produksi pangan di daerah. Permintaan bahan pangan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG disebut telah membantu menjaga keberlangsungan usaha petani dan peternak.
Salah satu penggagas Apel Akbar, Djoni Sudjatmoko menilai program MBG telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat bawah. Ia menilai narasi penolakan yang berkembang belakangan tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.
“Yang menikmati manfaat MBG jauh lebih banyak. Program ini menggerakkan ekonomi rakyat, mulai dari petani, peternak hingga pelaku UMKM. Penerima manfaatnya juga merasa senang. Karena itu kami ingin menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap MBG sangat besar,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai persoalan yang sempat muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan makanan di sejumlah daerah telah ditindaklanjuti melalui perbaikan standar higienitas dan pengawasan. Ia mengklaim kesalahan operasional di tingkat SPPG kini semakin minim.
“Dampaknya luar biasa. Permintaan menjadi lebih stabil karena kebutuhan pangan bergizi harus dipenuhi setiap hari. Kalau program ini dihentikan, peternak bisa mengalami kelebihan produksi. Bahkan telur berpotensi tidak terserap pasar,” katanya.
Menanggapi kritik mengenai besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk MBG, Djoni mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menilai kebijakan anggaran di tingkat pusat. Namun, ia menilai tata kelola program di tingkat pelaksana sudah berjalan baik.
“Sistem pengawasan di SPPG sangat ketat. Ada mekanisme pemeriksaan berlapis, pengawasan lapangan, akuntan hingga ahli gizi. Dari yang saya lihat, sistem ini sudah berjalan sangat baik dan meminimalkan potensi penyimpangan,” ujarnya.
Mereka berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dan memperluas cakupan penerima manfaat sesuai target.
Editor: Intan Refa
