Proyek Geothermal Dinilai Akan Picu Perebutan Air di Kota Batu

CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Akademisi hukum lingkungan Dr Purnawan Dwikora Negara MH memperingatkan proyek Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti berpotensi memicu persaingan pemanfaatan air antara industri geothermal, masyarakat dan sektor pertanian di Kota Batu. Kawasan Sumberbrantas yang masuk dalam area geothermal memiliki peran penting bagi ketersediaan air.
“Di kawasan Sumber Brantas itu menjadi sebagian dari area kegiatan geothermal. Geothermal nanti di Kota Batu pasti akan terjadi puncak pertarungan perebutan air antara industri geothermal dan petani-petani di Batu,” ujarnya.
Ia menilai pengembangan geothermal tidak cukup hanya dari potensi produksi listrik. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak eksplorasi dan pengembangan proyek terhadap lingkungan serta keberlanjutan sumber air. Pupung menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab melindungi ruang hidup masyarakat. Meskipun kewenangan perizinan berada di tingkat provinsi atau pusat.
Baca juga:
Tolak Proyek Geothermal, Pemkot Batu Surati Kementerian ESDM
“Kalau Pemkot Batu berdalih bahwa itu izin dikeluarkan provinsi, ini menurut saya ya, salah satu bentuk tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan ruang warganya,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, partisipasi warga tidak boleh sebatas sosialisasi, tetapi harus memberi ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi keputusan.
“Apakah partisipasinya hanya sekadar disosialisasi ataukah masyarakat ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan? Saya kira dengan adanya protes, enggak ada,” katanya.
Pupung mengingatkan pemanfaatan sumber daya alam harus mengacu pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia juga meminta warga menempuh jalur hukum apabila menemukan aktivitas yang mengancam lingkungan. Bukan melakukan tindakan sepihak seperti menutup sumur bor.
Ia merujuk Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melindungi pejuang lingkungan dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Kekhawatiran terhadap ancaman sumber air di kawasan sekitar Songgoriti juga memiliki catatan konflik sebelumnya.
Pada Agustus 2020, warga Desa Pesanggrahan bersama Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) pernah menggelar demonstrasi menolak pengembangan wisata Alas Kasinan (Alaska) di Dusun Srebet. Warga khawatir pembangunan di kawasan hutan lindung mengancam mata air yang menjadi sumber kebutuhan rumah tangga dan irigasi pertanian karena debit air mulai mengecil.
Aksi berlanjut pada September 2020 ketika puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Bersama Rakyat Kasinan (GEBRAK) mendatangi Balai Kota Among Tani. Mereka mendesak pemerintah melindungi kawasan hutan lindung dan sumber mata air di Alas Kasinan.
Editor: Intan Refa





