Tolak Proyek Geothermal, Pemkot Batu Surati Kementerian ESDM

CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Gejolak penolakan rencana pengembangan proyek panas bumi atau geothermal di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti terus memanas. Pemerintah Kota Batu secara tegas menolak rencana tersebut. Serta segera mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyampaikan keberatan.
Penolakan ini berkaitan dengan kekhawatiran terhadap potensi dampak proyek geothermal terhadap lingkungan. Terutama kelestarian sumber mata air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Wali Kota Batu Nurochman sebelumnya juga telah menyatakan sikap penolakan terhadap rencana tersebut. Dia menyebut proses lelang WKP Songgoriti sebelumnya gagal karena tidak ada badan usaha yang memenuhi ketentuan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan proyek kembali dilelang pada tahun berikutnya, Nurochman menegaskan sikapnya tidak berubah.
Baca juga:
Sumber Mengering, Kota Batu Terancam Krisis Air?
“Yang pasti saya menolak,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu Alfi Nurhidayat mengatakan pemerintah daerah berdiri bersama masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber mata air, serta keberlanjutan ruang hidup warga.
“Jangan sampai kita mendapatkan energi, tetapi justru mempertaruhkan sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat,” ujar Alfi.
Sebagai langkah awal, ia telah mengoordinasikan sejumlah perangkat daerah untuk menelaah potensi dampak pengembangan geothermal. Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) secara bersama mengkaji aspek sumber air, tata ruang, kawasan wisata, hingga kawasan lindung.
Selanjutnya, melalui Bapperida, Pemkot Batu melayangkan surat resmi kepada Kementerian ESDM. Surat tersebut tidak hanya berisi permintaan kejelasan status proyek, tetapi juga penyampaian keberatan pemerintah daerah terhadap rencana pengembangan panas bumi di Songgoriti.
“Kemudian kami juga membuka dialog bersama masyarakat Songgoriti, akademisi hingga pemerhati lingkungan,” tegasnya.
Selain itu, Bagian Hukum Pemkot Batu disiapkan untuk menyusun kajian teknis dan hukum sebagai landasan koordinasi dengan pemerintah pusat. Alfi mengajak masyarakat tetap tenang dan menyampaikan aspirasi melalui dialog yang konstruktif.
“Kami berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan daerah sesuai koridor hukum yang berlaku,” tandas alumnus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut.
Di sisi lain, berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), proses lelang WKP Songgoriti sebelumnya tercatat gagal karena tidak ada badan usaha yang mendaftar. Meski demikian, dokumen tersebut masih mencantumkan rencana pelelangan ulang. Karena itu, Pemkot Batu memandang perlu meminta kepastian administratif terbaru kepada pemerintah pusat agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai kelanjutan rencana proyek tersebut.
Editor: Intan Refa





