Ijen TalkNews

Perlu Ada Batasan Pasti Soal Aturan Mengkritik Dan Menghina Pemerintah.

dok.istimewa

Perlu Ada Batasan Pasti Soal Aturan Mengkritik Dan Menghina Pemerintah.

Hari ini (20/06) dalam diskusi bersama radio City Guide , Dekan FIA UB yang juga Pengamat Kebijakan Publik Andy Fefta Wijaya berharap, sebelum nanti RKUHP soal menghina pemerintah bisa kena sanksi disahkan , terlebih dahulu perlu dirinci batasan soal mengkritik dan menghina. Menurutnya , bakal lebih baik kalau semua tindakan mengkritik , lebih difokuskan ke institusi , bukan individu pelaksana.

Andy menegaskan , dengan adanya rencana menghina pemerintah dapat sanksi , sebenarnya juga bisa jadi sarana mendewasakan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Andy menilai , memang kegiatan menghina pemerintah yang sifatnya mengacaukan situasi , sudah semestinya dihindari. Dia menekankan , kondisi yang perlu diwaspadai , terutama aksi penghinaan yang mengarah ke fitnah , atau sesuatu yang tidak benar. (ER)

Sumber : City Guide

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button

Radio



x
%d blogger menyukai ini: