CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen hijau berkelanjutan bersama 16 rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Jawa Timur, Kamis (26/6/2025).
Pada kesempatan ini, UIN Maulana Malik Ibrahim bertindak sebagai tuan rumah.
“Saya kira yang paling relevan dari pemerintah daerah itu kerja sama di bidang pengabdian masyarakat dan juga riset. Karena ini fungsi dari universitas yang bisa berdampak dan bermanfaat untuk orang lain,” kata Rektor UIN Maliki Prof Dr HM Zainuddin.
Sementara Wali Kota Batu Nurochman menambahkan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya di Kampus III UIN Maliki.
“Sekaligus memastikan ada 20 hektar yang nanti diperuntukkan untuk hutan kota dan hutan kampus, yang nanti bisa kita sinergikan,” jelasnya.
Enam poin dalam komitmen hijau berkelanjutan tersebut mencakup dukungan terhadap percepatan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Serta integrasi prinsip SDGs ke dalam kebijakan, kurikulum, riset, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu, kampus dan kota diarahkan menjadi laboratorium hidup (living lab) yang menerapkan inovasi ramah lingkungan dan efisien energi.
Kemudian, poin selanjutnya melibatkan pengurangan jejak karbon melalui efisiensi energi, penguatan kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelix (akademisi, pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan media).
Serta peningkatan edukasi dan kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan, khususnya bagi generasi muda. Tidak hanya itu, Nurochman juga menantang kalangan akademisi untuk memberikan rekomendasi seputar pertanian di Kota Batu.
“Pertumbuhan wisata di Kota Batu luar biasa, tapi mayoritas masyarakatnya bertani. Jangan sampai terjadi trade-off terhadap dunia pertanian di Kota Batu karena tumbuhnya pariwisata. Saya boleh challenge dengan kampus yang punya rekomendasi untuk pertanian di Kota Batu,” jelas Cak Nur.
Wajar saja, prosentase petani di wilayah tersebut mengalami penurunan dalam 15 tahun terakhir. Tahun ini hanya 12 persen penduduk Kota Batu bekerja sebagai petani.
“Kami sudah melakukan MoU dengan beberapa offtaker. Karena prinsip petani itu: ada pasar, ada offtaker atau aggregator, baru bisa berjalan kegiatan on farm. Ini yang belum memiliki pola jelas di Indonesia saat ini. Maka dari itu, Kota Batu yang kecil ini ingin mencoba menerapkan pola tersebut,” ujar Cak Nur.
Offtaker maksudnya adalah pihak yang menyediakan pasar atau menjadi pembeli tetap dari hasil pertanian. Selain soal pasar, ia juga menyoroti pentingnya dukungan teknologi dari kalangan akademisi untuk menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan krisis iklim.
“Maka dari sini, butuh pertanian yang terlindungi. Salah satunya melalui greenhouse-greenhouse yang tentunya membutuhkan teknologi. Kami persilakan rekomendasi-rekomendasinya,” ungkapnya.
Terakhir, Cak Nur berharap kegiatan ini menjadi titik awal kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan publik dan hasil kajian ilmiah dari kampus.
Reporter : Asrur Rodzi
Editor : Intan Refa
