CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Menteri Keuangan baru saja meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK No 118 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Pembetulan, Keberatan Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Pajak. Terutama program Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) yang berlaku mulai Desember 2026.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III Paryan mengatakan program PSA ini memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak (WP) untuk patuh membayar pajak, dengan mengurangi sanksi administrasi. Baik sanksi berupa bunga, denda maupun kenaikan. Namun, ia menegaskan keringanan ini tidak menghapuskan kewajiban pembayaran pokok pajak.
“Jadi pokok pajak dibayar dulu. Nanti baru mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tadi,” kata Paryan.
Secara garis besar, WP yang memiliki tunggakan pajak dan hendak melunasinya paling lambat 31 Desember 2026, maka pemerintah memberikan pengurangan sanksi administrasi sebesar 100 persen. Prosentase keringanan ini akan terus menurun seiring bulan berjalan.
Baca juga:
Jelang Batas Waktu, DJP Jawa Timur III Imbau WP Segera Laporkan SPT
Pembayaran yang dilakukan hingga 31 Maret 2027, WP yang menunggak pajak akan menerima keringanan sanksi sebesar 50 persen, dan terus turun di bulan Juni sebesar 25 persen. Paryan menambahkan bahwa WP yang ingin mendapatkan program ini bisa mengajukan permohonan keringanan setelah membayarkan pokok pajaknya.
“Program ini mudah-mudahan bisa dipergunakan sebaik-baiknya oleh wajib pajak dan masyarakat. Karena kesempatan ini nanti belum tentu terulang lagi,” lanjutnya.
Sebab, sejauh pengamatannya di wilayah kerja DJP Jatim III masih banyak WP yang menunggak pajak yang mayoritas adalah lembaga/badan. Kata Paryan, masyarakat yang sudah menggunakan fasilitas ini cukup bagus. Ada yang sudah bayar pokoknya, tinggal mengajukan keringanan sanksi administrasi.
Ia berharap progam ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Tahun ini, target pajak DJP Jatim III mencapai Rp33,1 triliun dan per Kamis (12/11/2026) telah tercapai 72 persen.
