CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Kepala Satpol PP Kota Malang Prayitno mempertimbangkan pendekatan penataan kawasan sebagai solusi penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar dan bahu jalan. Seringkali para pedagang kerap kembali menempati lokasi yang sama usai penertiban.
Prayitno mengatakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, pasal 21 yang melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di badan jalan, trotoar dan fasilitas umum, tidak cukup untuk mengatasi persoalan PKL.
“Persoalan PKL tidak cukup hanya dengan penegakan, tetapi harus ada skema penataan. Penataan ini tidak bisa dilakukan Satpol PP sendiri. Harus ada OPD teknis yang menyiapkan dan mendesain penataan PKL,” kata Prayitno, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, Pemkot Malang perlu menyiapkan lokasi khusus bagi pedagang agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu fasilitas umum. Alternatifnya bisa berupa penyediaan shelter dan kawasan kuliner seperti di beberapa kota lain.
Prayitno mencontohkan penertiban PKL di kawasan Alun-alun Kota Malang. Meski sempat berhasil, pedagang kembali berjualan setelah petugas beralih melakukan penertiban di lokasi lain.
“Ketika kami bergerak ke tempat lain, mereka kembali lagi. Karena itu, kami tetap harus bersabar mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada para pedagang,” ujarnya.
Selain Alun-alun, pihaknya mulai menaruh perhatian terhadap aktivitas PKL di Jalan Veteran dan Jalan Surabaya. Terutama setelah munculnya surat dan sorotan dari kalangan kampus.
Prayitno menegaskan penanganan persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas OPD. Dengan demikian, penertiban tidak berhenti pada penindakan pedagang, tetapi ada solusi penataan yang mencegah mereka kembali menggunakan trotoar dan bahu jalan.
Editor: Intan Refa
