CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) Wawan Sobari PhD menilai pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia. Hal ini tidak hanya menyangkut proses pergantian pejabat negara. Keputusan ini juga membuka pertanyaan tentang akuntabilitas kekuasaan, legitimasi politik, hingga konsistensi penegakan konstitusi.
Menurutnya, keputusan seorang pejabat tidak pernah sepenuhnya terlepas dari situasi sosial dan politik yang berkembang. Wawan menyoroti tekanan terhadap kepemimpinan Gibran yang telah berlangsung sekitar dua tahun terakhir.
“Tekanan politik menunjukkan bahwa demokrasi sedang bekerja. Akuntabilitas publik menuntut demokrasi hadir melalui tekanan publik. Baik opini yang disampaikan oleh elite maupun masyarakat luas,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Baca juga:
Akademisi UB Beri Catatan pada Pemerintahan Prabowo Gibran
Menurut Wawan, ada tiga persoalan mendasar yang harus diperhatikan setelah pengunduran diri tersebut. Pertama, sejauh mana tekanan publik mampu mendorong pejabat negara mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Kedua, bagaimana memastikan persoalan legitimasi, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan masyarakat meskipun pejabat bersangkutan telah mundur. Ia mengingatkan, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus tanggung jawab selama seseorang menduduki jabatan publik.
“Persoalan legitimasi, kepatuhan aturan, dan kepercayaan publik tetap menjadi ranah yang harus dijawab melalui mekanisme hukum dan politik,” katanya, Jumat (13/11/2026).
Ketiga, pemerintah harus memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung sesuai konstitusi. Wawan merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur MPR memilih Wakil Presiden dari dua kandidat yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dalam proses tersebut, Presiden Prabowo juga harus mempertimbangkan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap calon pengganti. Nama Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, dan Puan Maharani mencuat dalam perbincangan publik. Meski kewenangan mengusulkan kandidat berada di tangan Presiden, opini masyarakat dinilai penting untuk mengukur legitimasi calon.
“Demokrasi tidak hanya bekerja di kalangan elite politik. Esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tegasnya.
Wawan menilai, tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan lembaga negara menyelesaikan persoalan ini tanpa mengorbankan integritas dan akuntabilitas. Pengunduran diri Gibran semestinya menjadi momentum untuk membuktikan bahwa konstitusi berlaku konsisten dan kekuasaan tetap berada dalam pengawasan publik.
Editor: Intan Refa
