CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 kali ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”. Berdaulat artinya mampu berdiri sendiri, memiliki jati diri dan pilihan bangsa. Adil yaitu perlakuan dan proporsi kekayaan negara, baik intelektual, alam, industri dan lain-lain, harus terbagi merata untuk masyarakat Indonesia.
Serta makmur memiliki makna kesejahteraan yang konkret, bukan sekadar status. Menurut pandangan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Malang (UNISMA) Prof H Drs M Mas’ud Said MM PhD, pemerintahan saat ini perlu meningkatkan komitmen untuk membuktikan ucapannya.
“Problemnya di sini. Jadi pemimpinnya bilang apa, rakyatnya merasa apa,” kata Prof Mas’ud.
Menurutnya, pemerintah telah mendorong kemandirian ekonomi seperti restrukturisasi BUMN maupun pembentukan Danantara. Namun, hambatannya terletak pada kapasitas dan kelambatan birokrasi dalam menerjemahkan gagasan pemimpin saat eksekusi. Struktur kementerian/lembaga yang terlalu gemuk juga termasuk hambatan operasional.
Simak di sini:
Lalu soal keadilan. Menurutnya, adil bukan bermakna membagikan kekayaan sama rata. Akan tetapi memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian soal kemakmuran yang menurut Prof Mas’ud seharusnya tampak pada sejumlah fakta konkret.
Misalnya pekerjaan layak untuk masyarakat, UMKM mampu berkembang, bantuan sosial tepat sasaran, pendidikan merata, layanan dasar tersedia dan sebagainya. Maka, kesejahteraan tidak cukup disampaikan saat pidato, tapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Baca juga:
Spirit Peringatan Kemerdekaan RI ke-81 di Malang Raya
Kata Prof Mas’ud, kepemimpinan, kapasitas keuangan negara atau daerah, penguasaan dan penerapan teknologi serta political will atau komitmen menjadi faktor penting untuk memperbaiki pemerintahan. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang Prof Dr Wahyudi Winarjo MSi melihat usaha-usaha pemerintah untuk memajukan pembangunan seringkali tersandera, terampas, sehingga tidak sampai pada targetnya.
“Para elit politik, aristokrat di pemerintahan mungkin sudah berani dan lantang mengatakan kita sudah berdaulat, adil dan makmur. Tetapi sesungguhnya sebagian masyarakat kita belum merasakan itu.
Dengan kata lain, banyak program pemerintah yang mengalami penyimpangan karena ada kepentingan kelompok tertentu, birokrasi, lemahnya sistem pengawasan maupun persoalan penegakan hukum. Banyak yang menilai, penegak hukum saat ini masih cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Apalagi kritikan dari akademisi, mahasiswa, guru besar hingga komunitas acapkali diabaikan oleh pemegang jabatan. Pemerintah kerap berdalih dengan aturan atau undang-undangnya sudah tersedia. Padahal menurutnya, adanya aturan tidak berarti pelaksanaannya telah sempurna.
Prof Wahyudi mengingatkan pemerintah, agar memandang masyarakat sebagai mitra pengawas dan pemberi masukan. Bukan malah menganggap rakyat sebagai pihak yang mengganggu jalannya pemerintahan. (WL)
“Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Tetapi masa depannya bergantung pada komitmen, niat baik, dan tindakan nyata untuk mengelola kekayaan serta memperbaiki tata kelola negara.”
