Idjen TalkNews

Menjaga Layanan Publik Kabupaten Malang di Tengah Efisiensi Anggaran

Idjen Talk edisi 19 Februari 2025,"Menjaga Layanan Publik Kabupaten Malang di Tengah Efisiensi Anggaran"
Idjen Talk edisi 19 Februari 2025,”Menjaga Layanan Publik Kabupaten Malang di Tengah Efisiensi Anggaran”

CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto menjelaskan ada beberapa item pemangkasan dalam Inpres No 1 Tahun 2025, salah satunya perjalanan dinas sebesar 50 persen. Ada juga efisiensi anggaran seremonial dan pembelanjaan ATK.

“Pemkab Malang juga berupaya memenuhi instruksi presiden. Bahkan perjalanan dinas, pemangkasan sudah mencapai 50,02 persen. Saat ini, yang masih jadi prioritas ialah dinas yang memiliki UPT dan harus melakukan kunjungan untuk pengawasan,” kata Tomie.

Dia sendiri juga masih menantikan sebenarnya pemangkasan anggaran ini akan diarahkan ke mana. Karena penjelasan detail masih belum tersampaikan pemerintah daerah. Di sisi lain, pendapatan Kabupaten Malang 75 persennya adalah dari dana transfer. Ini juga jadi tantangan ke depan.

“Sebagai upaya salah satunya seluruh retribusi dan pajak tidak lagi secara manual tapi secara elektronik,sehingga monitoringnya bisa tepat. Upaya lain untuk infrastruktur jalan, pihaknya sudah melakukan peningkatan status. Dan yang tidak kalah penting adalah mendorong banyak investasi bisa masuk di Kabupaten Malang,” lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang Zulhan A Mubarok optimis meskipun ada efisiensi anggaran, itu tidak akan berdampak secara signifikan terhadap pelayanan publik Kabupaten Malang.

“Prioritas masih sama untuk 3 sektor itu yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sebab, beberapa tahun belakangan, Kabupaten Malang mendapat support banyak dana dari APBN khususnya untuk infrastruktur. Khususnya yang yang sedang dalam pembahasan adalah soal rencana jalan tol Malang-Kepanjen dan jalan tembus Gondanglegi-JLS,” jelasnya.

Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Prof Andy Fefta menambahkan efisiensi anggaran itu seharusnya tidak langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

“Tentu dampak efisiensi anggaran ini masih akan dilihat, apakah memang dinilai pro dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Perlu kehati-hatian dalam efisiensi anggaran ini jangan sampai pelayanan publik terganggu,” pungkasnya. (WL)

Editor : Intan Refa

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button