CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Sejumlah pihak menyayangkan rencana retret terhadap 345 kepala sekolah di Kota Malang yang menelan anggaran sekitar Rp300 juta yang bersumber dari APBD Perubahan 2026. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang menganggap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang kurang transparan terkait substansi kegiatan itu.
“Nah, dalam masalah ini belum ada komunikasi yang lancar yang baik dari dinas kepada kami. Artinya belum ada respon dari dinas. Jadi sebelum kita mengarah bahwa apa sih acara retret ini, kan yang terpenting urgensinya adalah bagaimana pemerintah kota itu bisa memberikan penjelasan yang konkret apa substansi dari itu. Agar masyarakat tahu bahwa ini program yang penting. Kalau hanya sekedar judul kan pemahaman masyarakat bisa ke kanan, bisa ke kiri,” terangnya.
Menurutnya, pihak dinas cenderung memberikan jawaban politis dengan dalih anggaran telah mendapat persetujuan dewan, alih-alih memberikan jawaban konkret. Ginanjar menjelaskan anggaran pada pos Pemerataan Tenaga Pendidik dan Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik di APBD Perubahan bukan secara spesifik menyebut kegiatan retret.
Simak di sini:
Oleh karena itu, pihaknya menuntut kejelasan indikator dan substansi kegiatan, serta meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mengambil langkah bijak agar polemik tidak berlarut-larut. Sementara itu, Pakar Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Prof Dr H Nur Ali MPd melihat retret kepala sekolah ini terkesan reaksionis terhadap kasus kekerasan di SMPN 18 Kota Malang.
“Nah, kalau persoalan itu sederhana saja. Kepala sekolah itu kan jabatan yang bersifat meritokrasi. Artinya dia jadi kepala sekolah sudah memenuhi beberapa standar sehingga dia dipilih. Kemudian jabatan kepala sekolah itu adalah tugas tambahan. Jika tugas tambahan ini tidak layak ya kembalikan kepada tugas pokok guru selesai sebetulnya itu,” jelas Prof Nur.
Apalagi, kepala-kepala sekolah lain saat ini tengah gencar meningkatkan kompetensi guru agar Tes Kompetensi Akademik (TKA) Kota Malang sebagai Kota Pendidikan bisa naik. Menurutnya, memperbaiki hal tersebut lebih penting dari pada retret kepala sekolah.
Baca juga:
Buntut Kekerasan pada Siswa, Pemkot Malang Bakal Retret Kepala Sekolah
Selain itu, Prof Ali juga mempertanyakan peran pengawas yang menurutnya belum maksimal. Mungkin karena anggarannya terkena efisiensi sehingga tidak dapat melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah. Begitu pula dengan penelitian dengan pengembangan yang tidak dilaksanakan optimal juga.
“Nah, kalau pengawas bisa maksimal sesuai dengan kerjanya, saya kira persoalan ini bisa terselesaikan tanpa harus retret yang membutuhkan anggaran banyak. Jadi menurut saya ini perlu dikaji ulang,” lanjutnya.
Begitu pula Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang Muchammad Fahaza ST juga menganggap retret satu hari untuk ratusan kepala sekolah kurang efektif, jika tujuannya meningkatkan kompetensi. Ia setuju perlu ada kejelasan substansi dari kegiatan retret, apakah pembinaan karakter atau peningkatan kompetensi. Serta harus ada output, tindak lanjut dan evaluasi yang jelas.
Baca juga:
Cegah Kekerasan Muncul Kembali di Sekolah
“Kalau peningkatan kompetensi saya pikir bukan tempatnya. Tapi kalau pembinaan karakter bisa jadi iya. Nah, memang selama ini kita sudah mencoba berkomunikasi dengan sekolah-sekolah lewat MKKS. Memang problem kepala sekolah ini luar biasa. Ibarat orang itu bebannya memang luar biasa,” kata Fahaza.
Beban kepala sekolah tidak hanya manajemen, administrasi, tapi juga budaya yang tidak pernah mendapat perhatian maksimal. Budaya sekolah yang aman dan nyaman jadi terbengkalai karena sibuk mengurusi administrasi, koordinasi dan sebagainya. Hal ini menurutnya, membuat interaksi dengan murid juga relatif sangat minim.
“Makanya kita dorong agar fungsi pengawas tadi memang benar perlu dimaksimalkan. Tapi memang jumlah pengawas sendiri juga tidak banyak,” lanjutnya.
Pihaknya juga telah merancang kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Terutama yang memiliki fakultas kependidikan untuk mencari solusi mengatasi problem kesenjangan, pengawasan sekolah hingga mengatasi tenaga guru yang masih kosong.
