CITY GUIDE FM, MALANG – Pengambilan sumpah dan janji, serta pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang, Rabu (04/01/23), di salah satu hotel berbintang 4 di Kota Malang.
Meski begitu, dalam pelantikan tersebut nampak anggota PPK sendiri belum memenuhi tiga puluh persen partisipasi dari perempuan.
Ketua KPUD Kota Malang, Aminah Asminingtyas, mengakui hal itu meski komposisi hanya tiga puluh persen. Sementara yang diambil sumpahnya, hanya 25 orang PPK.
“Bukan menjadi satu kewajiban dalam regulasi. Hanya saja (komposisi) itu menjadi perhatian kita. Kepeminatan pendaftaran mencapai 400 sekian orang. Setelah terseleksi, didapatkan 23 laki dan 2 perempuan,” ujarnya.
Aminah menjelaskan, 25 anggota PPK nantinya akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) secara berkelanjutan disertai pengayaan materi penguasaan pelaksanaan tahapan, hingga proses tahapan demi tahapan menuju Pemilu atau Pilkada nantinya.
“Mereka nantinya, akan bertugas minimal lima belas bulan, bahkan bisa lebih jika dilanjutkan dengan Pilkada. Dan mendapatkan honor Rp 2,3 juta hingga Rp2,5 juta perbulannya,” sebutnya.
Terkait honor PPK yang sempat disinggung Wali Kota Malang tidak setara dengan UMK, Aminah menegaskan karena honor PPK yang menentukan adalah peraturan dari Menteri Keuangan (Menkeu).
“Dalam aturan anggaran nasional, Menkeu sudah menentukan, untuk Pemilu dan Pilkada berapa dan sudah diatur jelas di sana. Kami kira, honor PPK sudah mengalami kenaikan dari sebelumnya, hanya Rp 1,8 juta,” tegasnya.
Aminah menambahkan, yang mengalami perubahan signifikan pada pelaksanaan pemilu yakni terjadi ditingkatan Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Mereka sebelumnya mendapatkan honor Rp500 ribu, nantinya menjadi Rp1,2 juta.
“Mengingat mereka bakal menangani lima kotak suara. Yakni kotak suara Presiden, DPR RI, DPRD I, DPRD II, DPD. Menjadikan tugas dan tanggungjawab mereka cukup lumayan, sehingga diberikan honor terbilang itu tadi,” bebernya.
Dirinya juga menyebut, untuk honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) berada pada kisaran Rp 2 juta sekian. Antara ketua dan anggota tidak terlalu jauh, kisaran aja ketua PPS Rp 2,2 juta.
“Untuk anggota PPS jika tidak salah Rp2,1 atau berapa gitu. Yang jelas Rp2 juta sekian nilainya. Dalam waktu dekat segera dilakukan pelantikan untuk PPS. Saat ini sudah didapatkan nama yang lolos seleksi dan test,” pungkasnya.
Sementara, Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan, terkait pelaksanaan pemilu menjadi tanggungan APBN. Sedangkan untuk di tingkat daerah pada pelaksanaan Pilkada, akan memberikan anggaran ke KPUD.
“Berapa nilai anggaran untuk kebutuhan Pilkada nantinya itu saat ini masih kami proses. Menyongsong Pemilu 2024, Kota Malang sifatnya sebatas memfasilitasi sarpras. Seperti halnya kebutuhan kantor kesekretariatan, baik PPK atau PPS,” kata Sutiaji
Sam Sutiaji sapaan akrabnya juga berpesan kepada KPUD Kota Malang khususnya PPK dan PPS, yang memiliki wilayah perbatasan kota dan kabupaten, hendaknya menjadi perhatian serius, karena ada beberapa info bahwa warga disana belum terdata sebagai pemilih tetap.
“Jangan sampai hak-hak pemilu masyarakat di 2024 nanti, kurang atau tidak terpenuhi secara keseluruhan. Disebabkan, belum terdata atau terdata di daftar pemilih sementara atau tetap (DPS/DPT),” sebut Sutiaji. (OK)
