CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Malang tercatat sebanyak 850 rumah. Kekuatan APBD Kota Malang tahun ini cukup mengalokasikan bantuan perbaikan untuk 50 rumah. Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang Dandung Djulharjanto mengatakan program rehabilitasi tahun ini senilai Rp1 miliar. Artinya, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta.
“Secara keseluruhan kebutuhan penanganan RTLH sekitar 850 rumah. Tetapi pelaksanaannya menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tahun ini APBD hanya mampu mengakomodasi 50 rumah,” kata Dandung, Kamis (2/7/2026).
Untungnya, Kota Malang juga mendapat kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat sebanyak 170 unit rumah. Pelaksanaan program tersebut di bawah tanggungjawab Balai Perumahan dan Permukiman Surabaya. Sedangkan bantuan RTLH dari APBD menjadi kewenangan Dinas PUPRPKP Kota Malang.
Baca juga:
Puluhan Rumah Tak Layak Huni Kota Malang Segera Diperbaiki?
Di sisi lain, proses penetapan penerima bantuan juga mengalami perubahan. Dari 50 calon penerima yang telah ditetapkan, tujuh orang mengundurkan diri setelah proses pembukaan rekening.
Kata Dandung, pengunduran diri itu terjadi karena beberapa penerima telah memperbaiki rumahnya secara mandiri atau memperoleh bantuan dari program lain. Sehingga berpotensi menjadi penerima bantuan ganda. Ada juga yang telah mendapatkan bantuan melalui program pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Tujuh penerima itu harus kami keluarkan karena sudah memperoleh penanganan dari program lain. Penggantinya belum bisa langsung kita tetapkan karena harus melalui perubahan SK Wali Kota pada saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),” ujarnya.
Dandung memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada alokasi dana program RTLH di Kota Malang. Besaran anggaran tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya.
Sebab, program RTLH menjadi salah satu layanan dasar pemerintah yang masuk Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sekaligus mendukung target nasional pembangunan tiga juta rumah sehingga anggarannya tetap.
Sementara itu, peluang pelibatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung rehabilitasi RTLH, seperti tahun sebelumnya, masih belum masuk dalam rencana pemerintah daerah.
Editor: Intan Refa
