CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Sejumlah warga Perumahan Griya Shanta mendatangi gedung DPRD Kota Malang untuk menyuarakan kegelisahannya soal rencana pembuatan jalan tembus, pada Selasa (1/7/2025). Rencana pembuatan jalan pintas dari Jalan Soekarno Hatta ke Jalan Simpang Candi Panggung ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan lingkungan.
Ketua RW 12 Griya Shanta Jusuf Thoyib menegaskan bahwa warganya telah menanggung beban kepadatan selama puluhan tahun. Akibat pertumbuhan kawasan yang tidak seimbang dengan infrastruktur jalan.
“Kami sudah 40 tahun tinggal di Griya Shanta. Sejak Jalan Soekarno Hatta belum ada. Sekarang semua perumahan tumbuh, tapi jalan tetap sempit. Tidak memperlebar, malah menutup beberapa akses. Beban kendaraan ditanggung jalan kami sendiri,” kata Jusuf usai rapat.
Menurutnya, selama ini Jalan Griya Shanta telah menjadi jalur utama pada berbagai aktivitas. Termasuk sekolah dan rumah sakit, tanpa ada perbaikan signifikan dari pihak terkait.
Ia juga menyebut janji-janji pihak RS Universitas Brawijaya (RSUB) selama dua puluh tahun tidak pernah terealisasi. Bahkan akta perjanjian yang ada tidak sah karena tidak memiliki tanggal, angka, maupun durasi.
“Kasus berikutnya, lahan pertanian UB di belakang perumahan kita, ribuan mahasiswa masuk semua kesana. Kampus UB membeli rumah di belakang tembok perumahan yang kita persoalkan untuk membuka akses. Ini akan menambah beban jalan lagi,” ujarnya.
Selain itu warga juga merasa hak-hak mereka terabaikan demi kepentingan developer lain.
“Giliran perumahan kami yang tertua, yang justru diminta berkorban,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin menyatakan pihaknya akan mendalami permasalahan ini lebih lanjut.
“Kami melihat adanya keberatan kuat dari warga dan tentu ini harus kita kaji secara utuh. Kita juga akan memanggil dinas terkait untuk melihat skema rencana jalan tembus ini,” ujarnya.
Anas menegaskan pihaknya berada di pihak masyarakat jika program pemerintah tidak berpihak pada kepentingan umum.
“Kami belum bisa menyatakan menolak atau tidak sebelum melihat secara menyeluruh. Kami harus tahu terlebih dulu apakah eksekutif sudah melibatkan warga dalam proses perencanaan ini,” pungkasnya.
Reporter : Heri Prasetyo
Editor : Intan Refa
