CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Bus Trans Jatim koridor II resmi mengaspal pada Jumat (30/10/2026). Untuk tahap awal, rute bus menghubungkan Terminal Madyopuro melewati Terminal Hamid Rusdi hingga ke Terminal Talang Agung Kepanjen. Kasi Sarana Angkutan Jalan Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jawa Timur Cito Eko Yuly Saputro menjelaskan Terminal Arjosari belum bisa menjadi titik asal maupun tujuan karena sejumlah faktor.
Mulai dari integrasi, infrastruktur dan konflik dengan angkutan yang sudah ada. Walaupun, mayoritas masyarakat setuju Terminal Arjosari menjadi titik pemberhentian.
“Sebelumnya kami minta maaf kepada masyarakat, pendengar yang masih mempertanyakan terkait origin destination di Kota Malang. Tetapi masukan-masukan dari masyarakat, dari pemerintah tetap kami terima. Tapi untuk saat ini Pemprov Jatim melaunching operasional sementara di Terminal Madyopuro. Sembari kami berkoordinasi dengan DPRD, organda dan Dishub Kota Malang untuk menuju ke Arjosari skemanya seperti apa? Masih kita godok dari provinsi dengan Pemkot. Kita tidak menutup kemungkinan nanti next akan masuk ke Arjosari,” papar Cito.
Simak di sini:
Pemprov Jatim menyediakan 15 armada bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan. Lalu, ada 56 titik pemberhentian di Kabupaten Malang. Sementara titik pemberhentian yang ada di Kota Malang memanfaatkan halte Trans Jatim koridor I.
Cito mengatakan tarif Trans Jatim koridor II juga sama dengan koridor I yaitu Rp5 ribu untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar atau mahasiswa. Jam operasionalnya juga mengikuti koridor I yaitu mulai pukul 05.00-21.00 WIB. Lebih lanjut, penumpang yang berpindah moda, antara koridor I dan II tidak dikenakan biaya tambahan selama waktu perpindahan tidak melebihi 2 jam.
“Ada lagi penambahan layanan yang nantinya berintegrasi dengan Kota Malang ke Kabupaten Malang. Pastinya untuk meningkatkan wisata di Malang Selatan. Kami akan menghadirkan bus AKDP yang nanti rutenya Terminal Arjosari, Terminal Hamid Rusdi, Terminal Talang Agung Kepanjen, Ngliyep, Balekambang, Sendang Biru sebanyak 6 bis. Tarifnya komersial, bukan tarif subsidi,” lanjutnya.
Baca juga:
Pemkot Malang Cari Jalan Tengah Polemik Bus Trans Jatim Koridor II
Khusus bus AKDP ini nanti, kata Cito murni dijalankan oleh perusahaan otobus (PO) swasta. Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga akan meluncurkan “Tradisi” yaitu Trans Jatim Ekspedisi untuk membantu UMKM mengirimkan barang maupun oleh-oleh misalnya dari Kota Batu ke Kota Malang. Sistemnya menggunakan metode pool to point.
Maksudnya, pengiriman dari terminal ke terminal akan disubsidi. Lalu pengantaran dari terminal ke tujuan akan dikenakan biaya komersial, bekerja sama dengan jasa ekspedisi JNE dan SAP Express. Ketua DPC Organda Malang Raya Purwono Tjokro Darsono menganggap pro kontra terhadap munculnya transportasi publik yang baru merupakan hal yang biasa. Sama halnya dengan Trans Jatim koridor I, juga sempat menuai penolakan. Namun akhirnya berhasil reda setelah pemerintah melibatkan mereka dalam operasional.
“Jadi kita tidak serta-merta meninggalkan teman-teman pengemudi. Kami sampai hari ini tetap berharap titik keberangkatan dan kedatangan itu di Terminal Arjosari. Karena itu nanti kan terintegrasi. Jadi, masyaraka dari luar kota, dia masuk terminal, kemudian dia masuk Trans Jatim, kemudian bergeser sesuai tujuan. Kalau kemudian di Terminal Madyopuro ini menurut kami tidak sesuai harapan awal,” kata Purwono.
Baca juga:
Keliling Malang Raya Lebih Terjangkau dengan Trans Jatim
Menurutnya, memang perlu ada berbagai model pendekatan dan komunikasi intens dengan berbagai pihak. Karena banyak pengemudi angkot yang sudah merasa nyaman dengan zona tarif mereka saat ini yaitu Rp10 ribu sampai Rp15 ribu. Jadi, walaupun penumpang sedikit yang penting tarif tinggi. Oleh karena itu, mereka merasa terancam dengan keberadaan Trans Jatim yang jauh lebih murah.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Muttaqin menyambut baik kehadiran Trans Jatim koridor II, sekaligus menyoroti konflik sosial yang muncul. Menurutnya hal ini tidak terlepas dari tata kelola transportasi publik lokal Kota Malang yang belum sempurna.
“Ketika ada program baru ada semacam syok gitu ataupun penyesuaian-penyesuaian yang butuh waktu. Nah, ini tugas kita di pemerintahan untuk terus mendorong agar tata kelola transportasi publik lokal di Kota Malang ini semakin baik ke depannya. Artinya agar juga bisa terintegrasi dengan program-program dari pemerintah provinsi seperti Trans Jatim,” kata Anas.
