CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Rencana pembangunan proyek strategis daerah di Simpang Patih senilai Rp10 miliar masih menyisakan persoalan. Proyek yang bertujuan mempercantik estetika kota ini memaksa puluhan pedagang tersisih dari area itu.
Secara administratif, tata kelola aset di kawasan tersebut mengalami perubahan fundamental sejak 24 Januari 2024. Di mana pengelolaan lahan beralih dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan status zonasi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Konsekuensinya, tidak boleh ada lapak permanen di kawasan RTH karena bertentangan dengan fungsi ekologis.
“Kenapa kami 2025 secara tahun berjalan tidak menagih pada tahun berjalan itu dan kami fokus pada tunggakan karena statusnya adalah ruang terbuka hijau. Di mana lapak itu bukan bagian dari ruang terbuka hijau. Sehingga bisa dikatakan berbeda fungsi atas lahan dimaksud,” papar Dian Fachroni.
Perubahan fungsi inilah yang membuat pedagang yang puluhan tahun menggelar usaha di tempat tersebut harus kehilangan tempat yang telah lama menjadi penopang ekonomi mereka. Total terdapat 28 pedagang yang tergabung dalam paguyuban dan menggantungkan kehidupan mereka di tempat tersebut.
Selain itu, temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada piutang daerah tidak tertagih dari 27 titik lapak dengan nilai akumulatif mencapai Rp208 juta. Hal ini membuat posisi pedagang semakin rentan.
Dari sisi pedagang, Ketua Paguyuban Pedagang Sanggrahan Samuel Wajib menyebut para pedagang hanya didata tanpa ada proses sosialisasi sebelumnya.
“Semua kaget, apalagi waktu itu ada pertemuan dengan Pak Camat katanya tanggal 25 (Juni) sudah mau dibersihkan” ujar Samuel.
Kejelasan opsi relokasi juga belum terlaksana hingga sekarang. Secara historis, munculnya pertokoan di Simpang Patih di Pesanggrahan itu sudah ada sejak era 2000 semasa pemerintahan Wali Kota Batu Imam Kabul. Beberepa pedagang di sana ada merupakan generasi kedua yang telah lama berwirausaha. Ada yang berdagang kuliner, warung kopi, salon hingga tambal ban.
Tugu Pancasila di Simpang Patih didaftarkan cagar budaya
Sementara itu, Pemerintah Kota Batu menjamin bahwa proyek preservasi jalan dan pembangunan bundaran di kawasan Simpang Patih tidak akan mengorbankan nilai-nilai sejarah lokal. Salah satu ikon yang menjadi perhatian utama adalah Tugu Pancasila yang saat ini dalam proses pendaftaran sebagai objek cagar budaya.
Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyatakan bahwa rencana pembangunan infrastruktur ini justru akan mempercantik dan merestorasi tugu tersebut.
“Itu nanti rencana kita restorasi, kita bedah dan sudah disepakati. Kita tidak akan menghilangkan sejarah, malah kita perbaiki,” tegas Heli Suyanto.
Pemerintah Kota Batu akan melibatkan para ahli dan budayawan agar setiap langkah teknis sesuai kaidah pelestarian benda bersejarah. Mulai dari pemindahan sementara hingga pemasangan kembali komponen tugu. Termasuk dokumentasi visual secara mendalam terhadap setiap sudut tugu sebelum memulai pekerjaan fisik.
“Oh pasti semua (menggandeng budayawan), itu tugasnya Dinas Pariwisata. Makanya kemarin saya minta untuk memotret detailnya. Ketika nanti dipindahkan, jangan sampai ada yang hilang. Kalau mungkin ada yang rusak, akan kita perbaiki,” lanjut Heli.
Langkah restorasi ini harapannya dapat menyeimbangkan kebutuhan kota akan infrastruktur modern dengan kewajiban menjaga identitas sejarah. Tugu Pancasila nantinya akan tetap berdiri sebagai pusat perhatian di tengah bundaran baru. Sebagai simbol yang menghubungkan masa lalu Desa Pesanggrahan dengan masa depan Kota Batu yang lebih tertata.
Editor: Intan Refa
