CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Wisata buatan yang viral beberapa waktu terakhir ini, Mikutopia ternyata baru kebut penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai salah satu kelengkapan administrasi perizinan. Kabarnya, saat ini progresnya baru 50-60 persen. Padahal, objek wisata ini telah resmi beroperasi pada 21 Maret 2026.
Kuasa Hukum Mikutopia Haitsyam Nuril Brantas Anarki menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong pengelola agar dokumen tersebut segera tuntas. Supaya dokumen tersebut memberikan kepastian hukum dan menghindari kesimpangsiuran informasi di masyarakat terkait status operasional wisata tersebut.
“Kalau untuk proses Amdal saat ini secara persentase sudah sampai tahap 50-60 persen. Kami sebagai kuasa hukum memberikan dorongan untuk pengelola agar perizinan ini segera lengkap, biar tidak terjadi berita yang simpang siur,” ujar Haitsyam via sambungan telepon.
Pihak manajemen sendiri telah menetapkan target yang cukup ketat untuk penyelesaian seluruh proses perizinan ini. Haitsyam menyebutkan bahwa paling lambat seluruh dokumen tersebut sudah rampung pada akhir Juni mendatang.
“Target yang sudah disampaikan dari pihak pengelola kepada kami itu paling tidak maksimal di tiga bulan, dihitung per Maret akhir ya,” tambahnya.
Sebelumnya Wali Kota Batu Nurochman sempat menyoroti ketidaklengkapan Amdal wisata buatan Mikutopia yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Statmen ini keluar di kala mengunjungi Desa Tulungrejo yang terdampak banjir lumpur pada awal bulan April kemarin.
Tepis isu penyegelan
Pihak manajemen Mikutopia lewat Kuasa Hukumnya Haitsyam Nuril Brantas Anarki mengklarifikasi terkait isu miring yang menyebut adanya penyegelan terhadap objek wisata tersebut. Ia menegaskan kabar itu tidak benar.
“Tetap beroperasi. Terkait larangan, tidak ada larangan dari pemerintah untuk operasional Mikutopia. Memang kemarin sedikit ada simpang siur terkait adanya wacana penyegelan. Tapi itu sudah dikonfirmasi bahwa itu tidak benar,” tegas Haitsyam.
Menurutnya, Pemerintah Kota Batu justru memberikan dukungan penuh terhadap masuknya investasi di wilayah tersebut. Sebab lewat investasi yang masuk akan memberikan dampak ekonomi positif kepada masyarakat setempat.
“Dari pemerintah itu kan semua support terhadap investasi yang masuk di wilayah Kota Batu. Apalagi investasi ini berdampak terhadap masyarakat secara langsung dan berkesinambungan karena melibatkan pihak desa,” pungkasnya.
Editor: Intan Refa
