CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Munculnya aksi unjuk rasa yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang setelah gelombang kritik dari kalangan mahasiswa dikhawatirkan akan menggeser substansi kritik kebijakan pemerintah. Pemerhati kebijakan publik STIA Malang Dr Alie Zainal A SH MKn mengatakan ada perbedaan mendasar antara aksi yang lahir secara organik dari kesadaran masyarakat dengan aksi yang muncul sebagai respons instan untuk menetralisir kritik.
“Dalam demokrasi, unjuk rasa adalah hal yang lumrah. Tetapi aksi yang lahir secara spontan dari kesadaran publik tentu berbeda nilainya dengan aksi yang terkesan muncul untuk menyeimbangkan atau menetralisir kritik. Ada perbedaan antara ekspresi yang autentik dengan aksi yang tampak sebagai hasil orkestrasi,” ujarnya, Senin (22/6/2026).
Ia menilai fenomena demonstrasi yang muncul sesaat setelah kritik mahasiswa lebih menyerupai kompetisi membangun persepsi publik dibandingkan ekspresi demokrasi yang sehat. Padahal mahasiswa secara historis memiliki posisi sebagai penjaga nurani publik dan pengawas kekuasaan.
Karena itu, munculnya kelompok pendukung yang berasal dari pihak-pihak yang mendapatkan manfaat ekonomi dari pelaksanaan program MBG memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Publik tentu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang dipertahankan? Apakah benar demi kepentingan bangsa, atau ada pihak-pihak yang menikmati fasilitas dan keuntungan tertentu dari program tersebut,” katanya.
Menurutnya, penerima manfaat bukanlah para siswa penerima makanan bergizi gratis. Melainkan aktor-aktor yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program, seperti pengelola dapur, distributor bahan pangan, produsen bahan makanan, hingga penyedia peralatan memasak.
Walau benar, kedua kelompok memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat di muka umum, Alie menegaskan bahwa publik juga berhak menilai independensi dan bobot moral dari setiap gerakan yang muncul.
“Kritik seharusnya dijawab dengan data, transparansi, dan komitmen memperbaiki program, bukan dengan adu banyak-banyakan massa. Ketika kritik yang rasional dibalas dengan mobilisasi massa, justru muncul kesan bahwa substansi kritik tidak mampu dijawab secara terbuka,” tegasnya.
Lebih jauh, Alie mengingatkan bahwa jika demonstrasi tandingan tersebut benar-benar lahir dari mobilisasi pihak tertentu, maka kondisi tersebut dapat menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi.
“Legitimasi kebijakan tidak dibangun dari barisan massa yang dikerahkan, tetapi dari kemampuan pemerintah merespons kritik secara rasional dan melakukan evaluasi yang terbuka,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pihak-pihak yang sengaja mempertemukan kelompok dengan kepentingan yang berseberangan berpotensi memicu gesekan sosial yang sebenarnya dapat dihindari. Karena itu, Alie menyarankan pemerintah dan aparat mengedepankan prinsip de-eskalasi dan membuka ruang dialog yang lebih luas.
“Perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak bijaksana adalah ketika perbedaan itu dikelola dengan cara meningkatkan potensi konfrontasi massa. Program yang benar-benar baik tidak membutuhkan mobilisasi massa untuk menjawab kritik. Cukup tunjukkan hasil kerja, transparansi, dan perbaikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkasnya.
Editor: Intan Refa
