CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu melepas 183 petugas untuk memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, Senin (15/6/2026). Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Batu ini dimulai pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
Sebelum turun ke lapangan, seluruh petugas yang berasal dari Kota Batu ini telah mengikuti pembekalan dan pelatihan intensif dari BPS agar proses pendataan berjalan sesuai standar. Wali Kota Batu Nurochman menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
“Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mendorong pertumbuhan investasi, memperkuat pemberdayaan UMKM, membuka lapangan kerja. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nurochman.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Batu Herlina Prasetyowati Sambodo menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 membawa sejumlah pembaruan. Salah satu perubahan utama adalah perluasan cakupan pendataan jadi lebih komprehensif.
Jika pada pelaksanaan sebelumnya sensus ekonomi lebih berfokus pada pendataan kegiatan usaha, khususnya sektor nonpertanian. Kali ini BPS memperluas instrumen pendataan agar mampu menghasilkan data yang lebih lengkap dan terintegrasi.
Petugas lapangan tidak hanya mendata aktivitas ekonomi, tetapi juga mengumpulkan data kependudukan serta sektor pertanian dalam satu rangkaian pendataan.
“Di tahun ini BPS dengan arahan pimpinan pusat juga, bahwa sensus ekonominya menjangkau semua. Kalau biasanya sensus ekonomi hanya mendata kegiatan ekonomi saja, untuk tahun ini semua didata. Penduduk didata, pertanian juga didata masuk ke sini,” jelas Herlina.
Petugas sensus harus komunikatif dan persuasif
Wali Kota Batu Nurochman berpesan bahwa data sensus harus benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat dan dunia usaha. Maka, akurasi data menjadi faktor penting agar berbagai program pemerintah dapat dirancang secara tepat sasaran.
“Sangat urgent ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa validitas data, kualitas data, mutu data itu menjadi sangat penting, apalagi ini dilakukan 10 tahunan. Berarti kan harus betul-betul kita peroleh data sesungguhnya dari penduduk kita, baik dunia usaha maupun masyarakat,” tegas Nurochman.
Hasil yang diperoleh pada tahun ini akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam memetakan potensi, tantangan, serta kebutuhan pembangunan hingga satu dekade mendatang. Pelaksanaan sensus di lapangan tidak lepas dari sejumlah tantangan.
Salah satunya adalah masih adanya masyarakat maupun pelaku usaha yang bersikap skeptis terhadap kegiatan pendataan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, 183 petugas lapangan yang telah mendapatkan pelatihan dari Badan Pusat Statistik (BPS) harus mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif.
“Saya anggap belum maksimal, sehingga tadi saya sampaikan petugasnya memang harus komunikatif, harus nyaman dengan masyarakat. Sehingga data itu bisa kita peroleh mengalir begitu, tanpa ada hambatan. Karena selama ini persepsi publik ketika sensus itu kan underestimate,” imbuhnya.
Nurochman berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan akurat. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus fondasi penting bagi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
Editor: Intan Refa
