CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang belum dapat membongkar proyek bangunan parkiran yang berdiri di atas saluran irigasi di kawasan Jalan Semeru. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan penindakan masih menunggu rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Apalagi proyek tersebut berada di atas saluran irigasi Jalan Semeru yang berada di bawah kewenangan Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur.
“Saluran irigasi itu kewenangannya provinsi. Kami tidak bisa langsung masuk karena masih ada kewenangan di sana,” kata Heru, Senin (15/6/2026).
Namun sebelumnya pemerintah telah membuat berita acara kesanggupan pemilik untuk melakukan pembongkaran secara mandiri dengan tenggat waktu satu bulan.
“Kalau sebelum satu bulan kami tindak, justru salah secara aturan. Jadi kami menunggu sesuai berita acara yang dibuat saat pemanggilan oleh PUPR,” ujarnya.
Kendati belum bisa bertindak, Heru memastikan pengawasan tetap memantau sekaligus mengingatkan pemilik selama masa tenggang berlangsung. Ia menegaskan, pembongkaran paksa hanya dilakukan apabila batas waktu habis dan rekomendasi teknis dari PUPR diterbitkan.
“Kalau sudah ada surat dari PUPR, langsung kami lakukan penindakan. Tidak ada lagi peringatan satu, dua, tiga. Langsung pembongkaran paksa karena ini sudah menjadi perhatian banyak pihak,” katanya.
Terkait dugaan proyek konstruksi yang masih berlanjut, Heru mengatakan itu bukan ranahnya. Penilaian teknis, termasuk kondisi struktur bangunan, sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas PUPRPKP.
“Apakah bangunannya diperkuat atau bagaimana, itu wewenang PU. Kami menunggu rekomendasi teknis. Kalau sudah ada, kami tertibkan,” pungkasnya.
Editor: Intan Refa
