NewsPeristiwa dan Kriminal

JSKK Tuntut Reformasi Kepolisian, Tak Lagi Represif pada Sipil

 Diskusi JSKK memperingati 1.000 Hari Tragedi Kanjuruhan. (Foto : Istimewa)
Diskusi JSKK memperingati 1.000 Hari Tragedi Kanjuruhan. (Foto : Istimewa)

CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Salah satu keluarga yang tergabung ke dalam Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK) Issaatus Sa’adah menuntut reformasi kepolisian sebagai bentuk pemulihan bagi korban.

Menurut Issaatus, pemulihan bagi keluarga korban Kanjuruhan juga perlu melihatnya sebagai upaya dari kepolisian untuk tidak lagi melakukan aksi kekerasan. Seperti yang terjadi pada gerakan sipil yang terjadi pada Hari Buruh.

“Pemulihan itu tidak hanya soal bantuan. Khususnya masyarakat Malang, harusnya tidak ada lagi kekerasan dan represivitas dari aparat kepada warga. Bahkan setelah kejadian di Kanjuruhan dan rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) pun reformasi kayaknya nggak berjalan,” jelasnya dalam diskusi peringatan 1.000 Hari Tragedi Kanjuruhan.

Salah satu poin rekomendasi dari TGIPF adalah penghentian penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola. Termasuk menyelidiki siapa saja yang menembakkan gas air mata di luar komando.

Adik Issaatus Bernama Wildan Ramadhan (16) menjadi salah satu korban saat Tragedi Kanjuruhan menyatakan bahwa peradilan yang sudah terjadi, belum sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dalam tragedi tersebut.

“Kita itu kepengen aktor-aktor lapangan yang menembak gas air mata itu juga dihukum. Tidak hanya itu, kalau bisa menyasar aktor intelektualnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Pembicara Indonesia Corruption Watch (ICW) Sigit Wijaya melihat Tragedi Kanjuruhan malah tidak menjadi pijakan pihak kepolisian untuk berbenah. Sigit menilai Kapolri dan Presiden saat itu lebih memilih pendekatan monumental.

“Jokowi memegang kendali dan mendorong Kapolri merubah pendekatannya ke cara lebih preventif. Bukan lagi cara yang lebih praktis apalagi represif,” jelasnya.

Dalam laporan pada tahun 2023, ICW mempertanyakan keterbukaan pihak kepolisian mengenai paket pembelian gas air mata oleh kepolisian. Empat dari lima paket pembelian gas air mata informasinya tidak tersedia. ICW menduga pembelian yang tidak mendasar tersebut bagian dari upaya pembungkaman kritik warga.

Reporter : Asrur Rodzi

Editor : Intan Refa

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button