Dilema Ekologi vs Ekonomi di Balik Alih Fungsi Lahan Kota Batu

CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Perkembangan wisata dan investasi di Kota Batu secara perlahan mendorong alih fungsi areal persawahan produktif jadi komersial. Salah satunya ada di Putuk Tritih, Desa Sumberejo. Penata Perizinan Ahli Madya Dinas PMPTSP Kota Batu Tauchid BK menjelaskan bahwa kepemilikan lahan pribadi tidak otomatis memberi kebebasan penuh untuk mengubah peruntukan tanpa aturan.
Harus tetap mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No 7 Tahun 2022 maupun Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) No 7 tahun 2024. Tauchid juga mengatakan pemerintah saat ini tengah menggodok Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Kami memandang bahwa antara ekologi dan ekonomi ini memang harus jalan selaras dengan proses pembangunan di kota. Nah, kami di DPMPTSP menempatkan diri dalam mengawal aturan perizinan agar tidak terjadi pelanggaran tata ruang,” kata Tauchid.
Simak di sini:
Ia menegaskan sebelum bangunan berdiri, seharusnya mengurus perizinan berjenjang terlebih dahulu. Mulai dari kesesuaian pemanfaatan, persetujuan lingkungan meliputi dokumen analisis dampak lalu lintas (andalalin) atau pun amdal, hingga PBG dan SLF.
“Jadi jika kita bicara di Putuk Tritih, memang ini adalah destinasi baru ya. Seiring dengan pengembangan lahan atau infrastruktur jalan, di situ muncul gelihat-geliat ekonomi melihat potensi yang dibaca oleh para investor. Mereka membaca peluang-peluang bisnis yang ada di area tersebut. Tapi kami tetap memberikan pengawasan terkait dengan alih fungsi tersebut sepanjang peruntukannya sesuai tata ruang,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang (UNISMA) Prof Dr Dwi Susilowati MP mengatakan perlu melihat secara berimbang soal alih fungsi lahan lewat tiga pilar. Antara lain ekonomi, sosial dan ekologis. Keputusan petani menyewakan lahan untuk usaha komersial memang menggiurkan dalam jangka pendek.
Baca juga:
Puthuk Tritih Batu Terancam Kehilangan Lanskap Alami Imbas Alih Fungsi Lahan
“Kafe dan wisata menunjukkan adanya peluang ekonomi baru bagi pemilik lahan, pelaku usaha maupun masyarakat sekitar. Aktivitas tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan serta menggerakkan perekonomian lokal. Sehingga kita tidak boleh serta-merta menyalahkan petani yang menyewakan lahannya dari perspektif sosial ekonomi,” terang Prof Dwi.
Sebaliknya, pemerintah harus mengevaluasi dan menelisik lebih dalam mengapa sektor pertanian kurang menarik secara ekonomi. Ia mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, berkurangnya lahan pertanian berisiko menurunkan kapasitas produksi dan ketahanan pangan.
Selain itu juga meningkatkan limpasan air dan erosi, mengganggu tata kelola air, menurunkan kesuburan tanah bahkan membuat lingkungan semakin terasa panas. Jika masa depan pertanian tidak lagi menarik, ia juga khawatir generasi muda semakin enggan masuk ke dunia pertanian. Ini harus menjadi perhatian penting pemerintah karena identitas Kota Batu sangat erat dengan pertanian dan pariwisata.





