Cangkrukan Ekonomi Pancasila

85 Persen UMKM, Data Berantakan?

Cangkrukan Ekonomi Pancasila Episode ke 2

Di episode pertama kita bahas seluruh rakyat sejahtera sama dengan seluruh rakyat kerja dan yang bisa mewujudkannya UMKM. Tapi UMKM butuh pemerintah untuk bisa lebih berdaya dan naik kelas. Presiden beserta seluruh jajarannya ditambah 9 naga, 9 haji, dan seluruh korporasi besar tidak akan mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Mereka semua hanya menghidupi 15 persen rakyat Indonesia. 85 persen rakyat Indonesia lainnya dihidupi oleh UMKM. Saya kasih tahu Presiden, langkah pertama untuk memberdayakan UMKM adalah membangun database yang benar dan sama. Atau satu data tentang UMKM untuk digunakan semua institusi pemerintah.

Masa di tujuh institusi pemerintah yang mengeluarkan data UMKM memberikan jumlah UMKM yang berbeda-beda, bahkan
klasifikasi UMKM-nya juga berbeda. Contoh, di Kementerian UMKM menggunakan klasifikasi UMKM sesuai PP No 7 tahun 2021 ada 30,29 juta unit UMKM.

Simak juga:

Begini Cara Nyata Wujudkan Ekonomi Pancasila Lewat UMKM

Di Kementerian Investasi BKPM, OSS ada 17,63 juta NIB UMKM terdaftar. Di BPS, usaha mikro dan kecil ada 26,26 juta. Usaha menengah tidak diikutkan. Di Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP ada 451 ribu wajib pajak mikro dan kecil, pengguna PPh Final, omzet di bawah Rp4,8 miliar.

Dengan kondisi data UMKM yang berbeda-beda saat ini, bagaimana seluruh institusi pemerintah terkait bisa koordinasi memberdayakan UMKM dengan baik? Saya kasih tahu lagi, Presiden. Untuk efektivitas dan efisiensi pembentukan database UMKM tunggal, buat klasifikasi yang sama tentang UMKM yang digunakan untuk semua institusimu.

Tunjuk DJP Kemenkeu yang melaksanakan itu. Permudah pelaporan pajak UMKM dengan PPh Final dan PPN besaran tertentu. Berikan insentif tarif pajak untuk usaha mikro, kecil dan usaha menengah, sesuaikan rata-rata nasional. Kalau pajak UMKM sudah mudah dan murah, maka kepatuhan sukarela terjadi dan seluruh bantuan serta fasilitas pemerintah hanya bisa diakses oleh UMKM yang sudah lapor pajak.

Ini akan lebih memberikan tekanan yang positif. Jangan dibiarkan DJP bekerja dengan kacamata kuda hanya untuk penerimaan pajak. Begitu Presiden…

Salam UMKM naik kelas.

Oleh: Raden Djoni Sudjatmoko, penulis buku Ekonomi Pancasila: Gerakan Peradaban Menata Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button

Visual Radio

x