CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Ketua Bawaslu Kota Malang Mochamad Ariefudin mengatakan ada indikasi money politic dari para caleg di Kota Malang. Hal ini disampaikannya dalam talkshow Bhumi Arema Damai “Pemilu Malang Bebas Money Politic“, di studio Radio City Guide FM Rabu (31/1/2024).
“Sejak 28 November sampai hari ini masih dalam tahapan kampanye. Di sini kita awasi beberapa calon yang terindikasi money politic. Spesifiknya ada dalam bentuk sembako, itu juga pelanggaran,” kata Arief.
Sayangnya, kata Arief, saat itu pelapor enggan memberikan identitasnya untuk penindakan lebih lanjut. Arief menegaskan identitas pelapor akan tetap rahasia. Sehingga, pihaknya hanya melakukan teguran dan masyarakat yang menerima sembako mengembalikannya pada caleg yang bersangkutan.
Baca juga :
Ada juga metode tebus murah. Jika harga sembako yang ditebus tidak wajar atau terlalu murah, maka itu tidak boleh. Selain itu ada juga yang memberikan uang bukan lagi dalam amplop, melainkan melalu e-money.
Ada lagi di beberapa ruas jalan yang terpampang tulisan “terima uangnya, jangan pilih orangnya”, yang sebenarnya juga tidak baik dalam sistem demokrasi. Sebab, masyarakat melakukan dua hal yaitu menerima uang dan juga mengkhianati pemberi uang.
“Kami pertegas pasal-pasalnya. Sanksinya bukan hanya pemberi, tapi juga penerima yaitu Pasal 280 ayat 1, pidana satu tahun penjara dan denda Rp 28 juta,” lanjutnya.
Untuk pencegahan, pihaknya rutin melakukan patroli dan pengawasan melekat yakni mendampingi para caleg saat kampanye. Kondisi ini ternyata pada beberapa caleg merasa nyaman. Sehingga ketika ada masyarakat yang meminta NPWP (Nomer Piro Wani Piro), mereka dapat memberi penegasan bahwa mereka diawasi Bawaslu.
Di samping Bawaslu juga melakukan pengawasan partisipatif dengan sejumlah anggota masyarakat dan berkeliling dari kampung ke kampung.
“Memang kita harus berkorban demi suksesnya demokrasi,” tegasnya.
Editor : Intan Refa
Simak talkshow-nya di sini :
