CITY GUIDE FM, KABUPATEN MALANG – Sekitar 61 juta UMKM di Indonesia ternyata baru menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Penulis buku Ekonomi Pancasila Djoni Sudjatmoko melihat kontribusi penerimaan pajak dari sektor tersebut masih relatif kecil.
“UMKM menyumbang sekitar 60 persen PDB, tetapi penerimaan pajaknya masih sekitar 10 persen. Potensi ini sebenarnya sangat besar apabila dilakukan pembinaan secara bertahap,” katanya.
Menurutnya, persoalan utamanya bukan terletak pada keengganan pelaku UMKM membayar pajak. Tetapi kekhawatiran mereka melakukan kesalahan dalam pelaporan administrasi perpajakan. Banyak pelaku usaha merasa kesulitan memahami standar administrasi perpajakan yang berlaku. Bahkan, tidak sedikit yang tetap bingung walaupun telah menggunakan jasa konsultan pajak.
“Kondisi ini menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Pemerintah perlu memperkuat pembinaan sehingga pelaku UMKM tidak merasa sendirian ketika harus memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur bersama Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jawa Timur akan menghelat Cangkrukan Ekonomi Pancasila di NK Cafe Malang, pada Rabu (5/8/2026) mulai pukul 08.00 WIB.
Sejumlah tokoh nasional yang dijadwalkan hadir, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz, Ketua MUI Pusat KH Anwar Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Ketua HIPMI Ade Jona Prasetyo, serta sejumlah akademisi dan praktisi ekonomi.
Djoni sebagai Ketua Panitia Cangkrukan Ekonomi Pancasila mengatakan forum tersebut tidak hanya bertujuan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi juga menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi melalui pendekatan yang lebih ramah terhadap pelaku UMKM.
Karena itu, forum ini akan menawarkan gagasan agar pembinaan perpajakan dilakukan secara bertahap sebelum pelaku UMKM memenuhi sistem administrasi yang lebih kompleks. Ia menilai pendekatan tersebut akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memahami tata kelola perpajakan secara utuh.
“Kalau memang dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk pendampingan dan pelatihan, itu lebih baik. Yang penting mereka tertib lebih dahulu melaporkan omzetnya. Setelah benar-benar memahami sistem dan usahanya berkembang, baru masuk pada mekanisme pelaporan yang lebih lengkap sesuai aturan perpajakan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti adanya ketidaksinkronan antara semangat Undang-Undang Cipta Kerja dengan implementasi regulasi perpajakan terhadap UMKM. Pemerintah mendorong UMKM membuka lapangan kerja, tetapi pada saat yang sama masih terdapat aturan administrasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan karakter usaha mikro dan kecil.
“Ini memang masalah nasional, tetapi Jawa Timur menjadi penyelenggara melalui PWNU Jawa Timur. Kami ingin Malang ikut memberikan kontribusi pemikiran bagi penyempurnaan kebijakan ekonomi nasional yang berpijak pada nilai-nilai Ekonomi Pancasila,” katanya.
Selain diskusi nasional, Cangkrukan Ekonomi Pancasila juga akan menghadirkan bazar UMKM, klinik perpajakan, klinik permodalan, dan klinik hukum. PWNU Jawa Timur berharap forum ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat daya saing UMKM, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.
