95 Rumah Warga Kota Batu Direnovasi Lewat Program Rutilahu

CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Sebanyak 95 rumah warga Kota Batu telah direnovasi melalui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sepanjang tahun 2026. Dari total 130 usulan bantuan yang masuk, 105 di antaranya lolos verifikasi. Maka, masih ada 10 rumah dari penerima bantuan yang belum mendapatkan rehabilitasi.
Pada pelaksanaan program ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu memperkuat sistem pendataan calon penerima bantuan melalui pengembangan website SMART RUTILAHU. Penguatan pendataan ini disosialisasikan kepada perwakilan 23 desa/kelurahan dan kecamatan se-Kota Batu pada Senin (16/11/2026).
Platform digital tersebut mendukung pengelolaan data Rutilahu agar lebih tertata, terintegrasi, dan akurat, sekaligus mempermudah penyediaan informasi mengenai program bantuan perumahan. Kepala Disperkim Kota Batu Dian Fachroni menjelaskan keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan menjadi bagian penting dalam pemanfaatan platform tersebut.
Baca juga:
200 Unit Rumah Tak Layak di Kota Batu Masuk Program BSPS
“Melalui kegiatan ini, kami berharap pemerintah desa dan kelurahan serta kecamatan dapat memahami pemanfaatan website dan turut mendukung penyediaan informasi serta pendataan Rutilahu di wilayah masing-masing,” jelas Dian.
Berdasarkan kuantitas, jumlah permohonan bantuan Rutilahu pada tahun ini mengalami penurunan. Pada tahun 2024, ada 148 usulan dengan 88 penerima bantuan. Sementara pada tahun 2025 terdapat 147 usulan dan 142 penerima bantuan.
Setiap rumah penerima bantuan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp30 juta. Pelaksanaan program tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota Batu Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
Dalam mekanismenya, calon penerima mengajukan proposal melalui kepala desa atau lurah. Selanjutnya, tenaga fasilitator lapangan bersama tim verifikasi memeriksa kelayakan bangunan dan kelengkapan administrasi.
Program ini menyasar masyarakat tidak mampu, termasuk warga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau masyarakat dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi. Calon penerima juga harus memiliki rumah di atas tanah milik sendiri, memiliki identitas diri, serta belum pernah mendapatkan bantuan rehabilitasi Rutilahu.
Akan tetapi, warga lanjut usia dan penyandang disabilitas mendapatkan prioritas. Dari sisi kondisi bangunan, kriteria rumah yang dapat diajukan antara lain dinding atau atap yang mudah rusak, tidak mempunyai fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), maupun kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar rumah sehat dan membahayakan penghuninya.
Aditya mengatakan program rehabilitasi ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah. Tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencegah kawasan permukiman kumuh di Kota Batu.
Editor: Intan Refa





