Komisi D DPRD Kota Malang Soroti Penumpukan Dana Kapitasi di Klinik Pratama

CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo mengungkapkan hasil pengawasan mengindikasi adanya penumpukan aliran dana kapitasi BPJS Kesehatan di sejumlah klinik pratama. Ia mempertanyakan pemerataan distribusi anggaran, sekaligus efektivitas pemanfaatannya.
Ginanjar mengatakan dana Universal Health Coverage (UHC) Kota Malang mencapai Rp120 miliar pada tahun 2026. Pihaknya meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan membuka secara terperinci aliran dana kapitasi. Baik yang disalurkan ke puskesmas, klinik pratama, maupun dokter praktik mandiri.
“Jangan sampai kapitasi itu berdasarkan pesanan atau hanya menguntungkan satu dua orang. Harus ada indikator yang jelas, termasuk dasar pemberian kapitasi dan jumlah pasien yang dilayani,” tegas Ginanjar, Rabu (18/11/2026).
Baca juga:
Status Perwalian Anak Pengaruhi Administrasi BPJS dan KK
Keterbukaan data menjadi hal penting untuk memastikan penggunaan anggaran UHC tepat sasaran dan tidak terkonsentrasi pada fasilitas kesehatan tertentu. Politikus Partai Gerindra ini ingin mengetahui secara pasti besaran dana yang diterima masing-masing fasilitas kesehatan. Termasuk dasar penentuan nilai kapitasi dan indikatornya.
Ia mendorong agar dana UHC lebih banyak berputar di puskesmas milik pemerintah daerah. Tapi tentu harus dibarengi penguatan fasilitas, peralatan medis, tenaga kesehatan, serta kapasitas pelayanan agar tidak menambah beban puskesmas.
Terlebih, perubahan verifikasi data penerima JKN berpotensi memengaruhi besaran kapitasi dan distribusi anggaran. Karena itu, ia mendesak evaluasi berkala berbasis data penggunaan layanan, jumlah pasien, serta realisasi dana di setiap fasilitas kesehatan.
Editor: Intan Ref





