CITY GUIDE FM, KABUPATEN MALANG – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarok menceritakan kegaduhan yang terjadi di kantor dewan kemarin sore, Jumat (11/9/2026). Rombongan massa yang digawangi oleh Pak Dur tiba-tiba mendatangi kantor dewan dan menuntut agar portal Bendungan Lahor dibuka 24 jam.
Semula, beberapa anggota legislatif menerima kehadiran mereka dan sempat berdialog selama beberapa saat. Namun, situasi berubah memanas, hingga berujung pada adu mulut, umpatan dan kemudian adu fisik.
“Tiba-tiba datang aja ke kantor, ngajak ngobrol. Pertamanya baik-baik, lama-lama naik-naik terus marah-marah, ajak berkelahi, misuh-misuh. Dipisah, duduk lagi. Nanti marah-marah lagi. Ada kesan memang secara tidak langsung mendegradasi lembaga. Bagi saya lho, nggih. Makanya tadi saya bilang kami ini juga akhirnya bingung, yang dituntut ini apa sebenarnya?,” kata Zulham.
Sebab, persoalan portal Bendungan Lahor ini, pihaknya mengatakan tidak bisa serta merta langsung mewujudkan keinginan mereka. Apalagi aspirasi yang diwarnai tindakan kekerasan. Kata Zulham, semula warga setempat menolak penutupan akses total bendungan, akhirnya jalan kembali dibuka.
Lalu menolak pembayaran, kata Zulham sekarang tarifnya sudah Rp1 untuk warga lokal. Mereka kemudian menuntut legislatif membantu upaya Restorative Justice (RJ) bagi warga yang sebelumnya jadi tersangka.
“Poinnya kalau saya tangkap itu ya. Karena banyak marahnya, jadi kami ini bingung,” ungkapnya.
Baca juga:
Solusi Pro Kontra Portal Bendungan Lahor
Zulham sendiri sempat mendapat perawatan di rumah sakit usai terkena pukulan dari massa. Usai terkena pukulan, ia langsung meninggalkan kantor menuju ke rumah sakit. Ternyata, Zulham mendengar kabar bahwa massa menggembok pagar, padahal saat itu beberapa anggota badan anggaran tengah menggelar rapat.
Melihat tindakan ini, ada sekelompok massa lain yang hendak menghalau Pak Dur dan kawan-kawan. Sebelum nyaris berkonfrontasi, untungnya sejumlah personel Polres Malang tiba dan membubarkan massa.
“Sejak datang semua orang dimarahi, dipisuhi, diajak berkelahi, terus menjadi tidak substansial tuntutannya. Kami ini kan juga manusia. Setelah saya lerai berkali-kali, mau berkelahi dengan Pak Taufik dari Golkar saya lerai. Mau berkelahi dengan Pak Alex Mubarok dari Gerindra saya lerai. Setelah itu emosi terus-menerus, tarik-menarik dan seterusnya sampai ke luar ruangan, saya lerai terus,” kata Zulham.
Pihaknya telah menyampaikan berulang kali dalam kesempatan audiensi dengan masyarakat sekitar Bendungan Lahor, bahwa Perum Jasa Tirta atau PJT (pengelola bendungan) bukanlah mitra pemerintah Kabupaten Malang. Melainkan pemerintah pusat, artinya PJT bertanggung jawab kepada DPR RI.
“Nah, apapun bentuk tekanannya tetap kami terima kok. Surat juga masuk ke kami, walaupun ada beberapa miskomunikasi. Kalau yang dituntut perwakilan warga ini kan, karena suratnya masuk tidak segera ditanggapi. Sebenarnya sudah tertanggapi, tetapi tidak secara detail memenuhi semua tuntutan. Sehingga mereka merasa perlu terus-menerus melakukan penekanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zulham meminta maaf atas kegaduhan ini, terlepas dari dinamika yang terjadi. Ia menegaskan tidak pernah menolak aspirasi dari masyarakat.
