CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Prevalensi stunting di Kota Malang saat ini adalah sekitar 8 persen. Sementara ada 4 kematian ibu melahirkan dan 46 kematian bayi dan balita pada tahun 2025. Angka-angka ini yang akan ditargetkan turun oleh Pemkot Malang dengan menguatkan layanan kesehatan berbasis wilayah.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dr Husnul Muarif menjelaskan penyebab utama kematian ibu di Kota Malang kebanyakan akibat hipertensi dalam kehamilan. Termasuk preeklamsia dan eklamsia, serta perdarahan pasca-persalinan.
Sementara untuk kematian bayi, penyebab terbanyak adalah berat badan lahir rendah dan asfiksia atau gangguan pernapasan saat lahir. Persoalan utamanya adalah ibu hamil tidak melapor sehingga tidak terpantau sejak awal.
“Ada kasus ibu hamil yang tidak terdeteksi karena sengaja disembunyikan atau memang tidak melapor. Baru ketahuan saat mendekati persalinan, dan kondisinya sering kali sudah berisiko tinggi,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal itu, pihaknya kembali mengaktifkan metode kantong persalinan, sistem pendataan manual yang cukup efektif memetakan kondisi ibu hamil di setiap wilayah. Dalam sistem ini, setiap ibu hamil diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko menggunakan kode warna. Hijau untuk aman, kuning risiko rendah, dan merah risiko tinggi.
“Metode ini sederhana, tapi sangat efektif. Bidan wilayah bisa langsung tahu mana yang harus mendapat intervensi cepat,” jelas Husnul.
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin juga meminta seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat RT/RW harus terlibat aktif untuk memastikan tidak ada lagi kehamilan yang luput dari pantauan tenaga kesehatan.
“Target kami ke depan adalah zero stunting, zero kematian bayi, dan zero kematian ibu melahirkan. Dengan 57 kelurahan dan fasilitas kesehatan yang sudah lengkap, seharusnya kasus-kasus seperti ini bisa ditekan semaksimal mungkin,” tegas Ali, usai Pencanangan Gerak Bersama Penurunan AKI, AKB, Stunting Selasa (5/4/2026).
Menurutnya, persoalan kematian ibu dan bayi tidak bisa hanya tertumpu kepada Dinas Kesehatan. Masalah ini merupakan persoalan lintas sektor yang hulunya kerap berawal dari pernikahan dini. Serta rendahnya kesadaran pemeriksaan kehamilan hingga faktor sosial ekonomi masyarakat.
Karena perlu koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga kader posyandu untuk melakukan pendampingan intensif terhadap ibu hamil.
“Semua harus responsif. Lurah, camat, sampai RT/RW harus aktif mengidentifikasi warga yang hamil agar segera memeriksakan diri. Jangan sampai ada ibu hamil yang tidak terdeteksi,” ujarnya.
Setiap puskesmas di Kota Malang kini akan ada dua dokter spesialis yakni spesialis kandungan dan spesialis anak. Selain itu, rumah sakit daerah juga akan menjadi fasilitas rujukan.
Program ini juga akan terintegrasi dengan program RT Berkelas. Sehingga isu kesehatan ibu dan anak menjadi bagian dari pembangunan berbasis lingkungan. Maka Ali menargetkan prevalensi stunting dapat turun bertahap sebesar 3–5 persen per tahun.
“Kalau secara persentase mungkin terlihat kecil, tapi ini menyangkut nyawa manusia. Satu kasus saja terlalu banyak,” tegasnya.
Editor: Intan Refa
