CITY GUIDE FM, MALANG KOTA – Universitas Brawijaya (UB) memverifikasi 33 mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa bumi. Proses verifikasi berlangsung di Gedung Rektorat UB, pada Jumat (21/8/2026) hingga semua data terkumpul. Ada tiga aspek verifikasi yaitu finansial, psikologis dan tempat tinggal pascabencana.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan UB Dr Setiawan Noerdajasakti MH mengatakan berdasarkan data Direktorat Teknologi Informasi UB terdapat sekitar 200 mahasiswa yang berasal dari NTT.
“Yang sudah terverifikasi ada 33 mahasiswa. Sebanyak 31 mahasiswa mengikuti verifikasi offline dan dua orang secara daring,” ujar Setiawan.
Baca juga:
UB Bebaskan UKT 190 Mahasiswa Terdampak Bencana Aceh Sumatra
Menurut Setiawan, hasil verifikasi menjadi dasar bagi UB untuk menentukan tindak lanjut terhadap mahasiswa yang terdampak. Bentuk bantuan masih dibahas dan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing mahasiswa. Termasuk pembayaran UKT menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
“Bantuan bisa berupa biaya hidup maupun bentuk bantuan lainnya,” katanya.
Selain bantuan dari universitas, UB juga membuka peluang dukungan dari pihak luar. Seperti perusahaan, pemberi Corporate Social Responsibility (CSR), dan komunitas alumni. Rektor UB Prof Widodo SSi MSi PhD MedSc mengatakan jumlah mahasiswa terdampak yang telah terdata sementara masih puluhan orang. Jumlah tersebut masih dapat berubah seiring proses pendataan dan verifikasi yang berlangsung.
“Kira-kira skenarionya akan kita bantu sesuai dengan waktu bencana yang ada di Sumatera. Kira-kira begitu,” tuturnya.
Salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran UB asal NTT Fakhirah Na’ilah Ilham mengatakan keluarganya harus tinggal di tenda setelah rumah mereka rusak berat akibat gempa. Kondisi tersebut membuat kebutuhan bantuan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perkuliahan, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar keluarganya.
“Saya harap ke depan mungkin ada keringanan UKT. Kebetulan UKT saya Rp12 juta. Mungkin bisa ada keringanan di bawah Rp7 juta,” ujarnya.
Editor: Intan Refa
