CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Seolah sudah jadi hal lumrah ketika trotoar yang sedianya untuk pejalan kaki, berubah fungsi menjadi sentra PKL. Seperti yang terjadi di koridor Kayutangan Heritage yang beberapa waktu mendapat sorotan publik.
Keberadaan PKL di trotoar juga merampas hak penyandang disabilitas yang menggunakan guiding block maupun kursi roda. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arief Wahyudi melihat banyak trotoar di Kota Malang ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Saya melihat di Kayutangan sudah mulai berkurang. Awal dulu di bawah jembatan penyeberangan itu full orang jualan. Diperingatkan oleh Satpol PP dengan cara yang baik dan humanis, mereka bisa juga kok tidak berjualan di sana. Memang harapan saya sih Kayutangan itu tidak ada satupun PKL dengan segala konsekuensinya,” jelas Arief.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Malang Ir Diah Ayu Kusuma Dewi MT menegaskan bahwa secara hukum dan fungsi, trotoar dibangun khusus untuk pejalan kaki. Tujuannya untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan umum.
Baca juga:
Trotoar Jalan Veteran Kembali Jadi Area Parkir, Penertiban Lemah?
“Kita sudah melakukan pendekatan secara humanis kepada PKL, kita juga tidak bosan-bosan mengingatkan agar tidak berjualan di sana. Tapi memang belum sepenuhnya optimal,” kata Dyah.
Apalagi pemerintah Kota Malang baru saja mencanangkan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) dengan pendekatan humanis. Sehingga menurutnya butuh proses untuk bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada para PKL tersebut.
Peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Brawijaya Dr Dadang Meru Utomo berpendapat bahwa trotoar itu memiliki banyak fungsi. Tidak hanya fasilitas untuk pejalan kaki, tapi juga sarana untuk berinteraksi sosial.
“Jadi kalau saya mengamatinya begini, sebenarnya trotoar yang baik seperti apa? Apakah trotoar yang benar kosong, steril, yang orang-orang bisa berjalan dengan nyaman? Kalau misalnya trotoarnya sudah bagus, steril, apakah orang mau berjalan kaki?,” tanyanya.
Bukan tanpa alasan. Berdasarkan beberapa penelitian di departemen PWK, menemukan bahwa salah satu alasan orang mau berjalan kaki itu karena jajan. Namun demikian, ia mengakui keberadaan PKL di trotoar memang melanggar hukum dan hak pejalan kaki, termasuk difabel.
“Di kota-kota besar atau di negara lain itu sebenarnya sangat mempersilakan informal activity untuk beraktivitas di trotoar. Tetapi dengan penataan yang jelas. Jadi yang saya lihat belum ada delineasi yang khusus daerah mana yang boleh (berjualan) di trotoar dan mana yang steril,” lanjutnya.
Mengenai PKL di trotoar ini, ada beberapa usulan. Pertama merelokasi PKL ke Pasar Talun yang juga berada di kawasan Kayutangan. Sehingga PKL bisa tetap berjualan tanpa mengganggu koridor utama. Solusi lain adalah memberikan jam berjualan malam, serta menempatkan personil Satpol PP untuk berjaga di titik rawan untuk memberikan imbauan secara langsung.
Simak di sini:
