CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyebut masih ada 25.472 kepala keluarga (KK) di Kota Malang yang belum terverifikasi dalam pengelompokan desil. Ia mendorong Pemerintah Kota Malang mempercepat proses verifikasi sebab data desil menjadi pijakan dalam menentukan sasaran program perlindungan dan kesejahteraan sosial.
“Data desil memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu dasar dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan intervensi pemerintah. Mulai dari bantuan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, hingga berbagai program pemberdayaan dan perlindungan sosial lainnya,” kata Ginanjar.
Ginanjar menilai capaian daerah lain yang telah menuntaskan proses verifikasi dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kota Malang. Ia menyebut Kota Surabaya, Kota Probolinggo dan Kabupaten Bojonegoro telah mencapai 100 persen verifikasi.
Baca juga:
Karena itu, pihaknya mendorong Pemkot Malang melakukan percepatan dengan tetap memastikan proses verifikasi secara akurat, faktual, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang Muhamad Sailendra mengatakan pihaknya telah mengusulkan data keluarga yang belum masuk dalam pengelompokan desil kepada pemerintah pusat.
“Kita kan mengusulkan saja datanya, memberikan datanya kepada mereka. Tapi bukan kita yang menentukan,” ujarnya.
Terkait alasan belum masuknya puluhan ribu KK tersebut ke dalam pengelompokan desil, Sailendra mengaku tidak mengetahui secara pasti kendala yang terjadi di tingkat pusat. Ia memperkirakan keluarga yang belum terpetakan tersebut kemungkinan berada pada kelompok desil 6 hingga 10. Namun, ia menekankan hal itu masih sebatas perkiraan.
Editor: Intan Refa
