CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Jumlah lulusan siswa SMP/MTs di Jawa Timur tahun pelajaran 2025/2026 tercatat mencapai 618.479 pelajar. Sementara daya tampung jenjang SMA/SMK negeri sekitar 244.626 siswa atau hanya sekitar 39,5 persen saja yang terserap.
Artinya lebih dari 60 persen siswa tidak terserap di SMA/SMK negeri. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Agus Hariyono mengatakan memang jumlah sekolah negeri di Jawa Timur relatif kecil yakni 788 sekolah. Sementara jumlah sekolah swasta mencapai 3.200-an sekolah yang artinya perbandingannya adalah 1:5.
“Kemarin hasil diskusi dengan bapak ibu anggota dewan, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berusaha untuk menghimpun sekolah-sekolah swasta yang bersedia memberikan beasiswa. Khususnya beasiswa afirmasi,” kata Agus.
Sekolah swasta yang memberikan beasiswa tersebut berhak mengelola Program Indonesia Pintar (PIP) dari Provinsi Jawa Timur. Alhasil, terjadi peningkatan jumlah sekolah swasta yang memberikan beasiswa penuh.
Tahun 2025, kuota beasiswanya mencapai 72.841 siswa. Lalu kuotanya bertambah drastis menjadi 79.086 siswa pada tahun 2026, meningkat 6.245 penerima.
“Tahun ini beasiswa penuh untuk tingkat SMA swasta ada 446 satuan pendidikan, dan 764 SMK swasta. Lalu untuk (beasiswa) berupa potongan biaya di SMA swasta itu ada 337 sekolah, 559 SMK swasta,” lanjutnya.
Agus menambahkan masyarakat yang ingin tahu sekolah mana saja yang memberikan beasiswa, bisa mengunjungi laman SPMB Jawa Timur. Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas melihat memang ada disparitas antara sekolah negeri dengan swasta.
“Secara lanskap penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur ini boleh dikatakan institusi swasta punya peran yang cukup signifikan. Menurut saya perlu mencari jalan keluar, apakah perlu penambahan SMA/SMK. Atau semacam intervensi kepada sekolah swasta eksisting agar mereka memiliki kualitas dan kualifikasi pendidikan yang kita harapkan,” jelas Puguh.
ia melihat perlu ada intervensi dari pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta. Tidak hanya sekedar memberikan Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), tapi intervensi kebijakan yang membuat mereka bisa bertumbuh dan berkualitas sesuai standar.
Menanggapi hal itu, Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Brawijaya Aulia Luqman Aziz berpendapat perlu ada perubahan paradigma kebijakan publik.
“Kebijakan publik itu sekarang jangan hanya melihat negeri dulu, swasta belakangan aja buat pelarian. Seharusnya kita sudah mulai melihat bahwa negeri dan swasta itu sama-sama mitra,” kata Aulia.
Maka ia setuju, pemerintah menggandeng sekolah swasta tentu dengan memberikan bantuan dan fasilitas yang sama dengan sekolah negeri. Tetapi, opsi membangun sekolah negeri baru juga tidak boleh dikesampingkan khususnya di daerah-daerah pinggiran.
Simak selengkapnya di sini:
