CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengakui ada miss komunikasi terkait penganggaran vaksin PMK untuk tahun 2025. Dia berasumsi pengadaan vaksin akan dicover oleh pemerintah pusat dan provinsi seperti tahun 2022 sampai 2024 kemarin.
Namun ternyata dalam pos APBN maupun APBD provinsi tidak ada alokasi untuk penanganan PMK. Sehingga pada APBD Kota Batu tahun 2025 pun tidak sempat menganggarkan vaksin PMK.
“Tadi malam saya sudah berkomunikasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu dan Sekda. Ini adalah masalah yang signifikan karena Kota Batu salah satu penghasil susu sapi dan peternakannya cukup tinggi. Maka kami akan coba dengan BTT supaya kami bisa mendatangkan vaksin,” kata Aries.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Heru Yulianto mengatakan pihaknya masih melakukan rapat soal penanganan PMK ini.
“Mulai 2022-2024, itu dicover APBN. Mulai dari vaksinnya, obat-obatan, terus ada biaya BOP nya, tetapi setelah itu nggak ada. Karena itu ini dari Pemkot Batu masih kami susun BTT. Soalnya selama ini kan kami gak tahu harganya vaksin berapa,” jelas Heru.
Saat ini, memang ada 3 kasus PMK di Kota Batu. Menurut Heru, ternak yang terkena PMK itu adalah sapi yang belum pernah vaksin dan ternak yang baru lahir.
“Karena kalau sudah mendapat vaksin sebelumnya, itu aman. Tetapi kan pedagang sapi banyak yang memasukkan (sapi dari luar kota). Contohnya di Pendem kemarin, itu ambil dari Pujon, mati,” lanjutnya.
Isu ini menjadi fokus perhatian Pemkot Batu karena penyebarannya relatif cepat yaitu melalui udara, sama seperti COVID-19. Apalagi wabah ini baru bisa tuntas setelah 40 tahun. Pihaknya akan berfokus pada ternak-ternak yang belum pernah mendapatkan vaksin.
Di sisi lain, dia juga kemungkinan akan membuka opsi pembatasan lalu lintas ternak untuk menekan penularan penyakit mulut dan kuku.
Reporter : Intan Refa
