CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Sejak pemerintah pusat akan menghapus status guru honorer pada tahun 2027 mendatang, memicu keresahan. Tidak hanya para guru honorer, tapi juga pihak sekolah dan masyarakat. Status mereka akan berubah menjadi guru non ASN.
Sekretaris PGRI Kabupaten Malang Eko Hadi Nursamsi mengatakan guru non ASN di Kabupaten Malang sebanyak 1.141 orang. Mereka terbagi menjadi 2 golongan yaitu 386 guru sudah masuk di Dapodik dan sisanya belum.
“Tahun 2021 yang lalu sempat ada Surat Edaran Bupati yang mengatur semua lembaga tidak boleh menerima honorer. Tapi karena kebutuhan guru tinggi, akhirnya masih ada beberapa guru masuk sebagai Guru Tidak Tetap atau GTT,” kata Eko.
Selama ini, guru non ASN yang sudah masuk Dapodik menerima insentif dari APBD sebesar Rp500 ribu per tahun. Tahun ini Bupati Malang berencana akan menaikkan insentif jadi Rp1 juta per tahun.
Sedangkan untuk guru Non ASN belum masuk Dapodik, biasanya ada sekolah yang membuat kebijakan sendiri dengan memberikan gaji dari bantuan komite sekolah. Jadi bersifat sukarela dan tidak mengikat.
Eko berharap pemerintah bisa memprioritaskan pengangkatan guru honorer yang sudah masuk DAPODIK menjadi PPPK, khususnya pada formasi CPNS 2026. Akan tetapi, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq memaparkan data yang berbeda.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, ada 2.621 guru non ASN, di mana 508 guru sudah tercatat di Dapodik. Sedangkan lebih dari 2 ribu orang lainnya belum terdaftar.
“Realitanya saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan guru sampai kekosongan kepala sekolah di tingkat SD sampai SMP,” ungkapnya. (WL)
Simak selengkapnya:
