CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Rencana retret bagi 345 kepala sekolah jenjang SD dan SMP pada November 2026 mendatang menuai sorotan publik. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita urgensi kegiatan yang menggunakan anggaran sekitar Rp300 juta dari APBD Perubahan 2026.
“Penataan jabatan kepala sekolah harus difokuskan pada perbaikan tata kelola SDM berkelanjutan. Termasuk memaksimalkan peran Dewan Pengawas Sekolah secara optimal di tingkat SD hingga SMP,” kata Amithya.
Setiap program perangkat daerah harus mempertimbangkan asas manfaat dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan kondisi efisiensi yang ketat, menurutnya pelaksanaan retret belum tepat waktunya. Pihaknya menyarankan dinas terkait untuk mempertimbangkan kembali di lain kesempatan.
Tidak hanya itu, Komisi D DPRD Kota Malang kabarnya akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang pekan ini untuk mengklarifikasi rencana retret tersebut. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo mengatakan ingin meminta penjelasan mengenai dasar pelaksanaan retret, target, materi kegiatan, serta indikator keberhasilan.
Baca juga:
Buntut Kekerasan pada Siswa, Pemkot Malang Bakal Retret Kepala Sekolah
Pihaknya juga ingin memastikan rencana tersebut sesuai dengan substansi pembahasan anggaran sebelumnya. Sebab, kata Ginanjar, pembahasan anggaran peningkatan kapasitas tenaga kependidikan tidak secara spesifik menyebutkan kegiatan retret.
“Tidak ada sama sekali istilah retret itu dalam pembahasan kami. Yang dibicarakan adalah peningkatan kapasitas tenaga pendidik, seperti sertifikasi dan kegiatan peningkatan kualitas lainnya,” katanya.
Menurut dia, pembahasan sebelumnya menitikberatkan pada pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kompetensi. Antara lain sertifikasi kepala sekolah, pengembangan kualitas guru, serta penguatan kemampuan digitalisasi pembelajaran tenaga pendidik.
Selain substansi program, Ginanjar menilai rincian kegiatan semestinya tersampaikan secara jelas sejak pembahasan anggaran.
“Kalau kemarin disampaikan anggaran kurang. Mulai infrastruktur, sarana-prasarana, sampai operasional sekolah, sekarang justru ada anggaran untuk kegiatan ini. Ini yang kami pertanyakan,” ujar Ginanjar.
Baca juga:
Akademisi Kritik Rencana Retret Kepala Sekolah di Kota Malang
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Suwarjana menjelaskan bahwa program retret telah direncanakan sebelum persoalan di SMP Negeri 18 Kota Malang mencuat.
“Program ini sudah kami ajukan sebelum adanya masalah di SMP Negeri 18. Jadi, bukan karena persoalan itu kemudian kami mengadakan retret,” ujar Suwarjana.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Pada tahun sebelumnya, pihaknya telah menyelenggarakan kegiatan serupa bagi tenaga nonkependidikan. Tak terkecuali tenaga struktural dan staf tata usaha sekolah.
Menurut Suwarjana, anggaran Rp300 juta itu masih wajar, karena sebanding dengan jumlah peserta yang mencapai 345 orang. Ia menyebut alokasi anggaran tersebut untuk kebutuhan makan dan minum, seragam peserta, serta honorarium narasumber. Suwarjana memastikan tidak ada alokasi uang saku bagi peserta.
“Menurut kami, semua masih sesuai standar. Bahkan di bawah standar biaya umum Pemkot Malang. Kami tidak melebihi ketentuan,” tegasnya.
Ia menilai tetap perlu ada pembinaan lanjutan bagi kepala sekolah untuk memperkuat tanggung jawab dan integritas kepala sekolah dalam menjalankan tugas. Walaupun mereka telah menjalani pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah (CKS) selama sekitar tiga bulan
Editor: Intan Refa
